PravadaNews – Di balik lapak yang menjadi tempat pedagang mencari penghasilan, pasar rakyat ternyata dapat berada di bawah pengelolaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Satu sebutan, tapi dua pola pengelolaan dapat berjalan di dalamnya. Pasar rakyat tidak dibedakan berdasarkan sia...
PravadaNews – Kebijakan pemerintah pusat menambah Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun dinilai belum memberikan kepastian fiskal jangka panjang bagi pemerintah daerah. Intervensi anggaran yang dilakukan di tengah tahun justru berpotensi membuat daerah lebih defensif dalam ...
PravadaNews – Pemberian dana bantuan sebesar Rp18,9 triliun oleh pemerintah pusat untuk 546 pemerintah daerah (Pemda) guna membayarkan gaji pegawai mendapatkan respons positif dari Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mendorong perbaikan tata kelola keuangan da...
PravadaNews – Dana bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun dinilai cukup untuk membantu 490 pemerintah daerah (Pemda) membayarkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan...
PravadaNews – Presiden Prabowo Subianto harus memberikan perhatian kepada pemerintah daerah (Pemda) yang tidak bisa membayarkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Ketidakmampuan 490 pemerintah daerah membayar gaji pegawainya...
PravadaNews – Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah mengembangkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat di tengah keterbatasan fiskal dan ketidakpastian global. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah K...
PravadaNews – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah tidak pasif dalam menyikapi program strategis nasional. Bima menekankan pentingnya inisiatif kepala daerah agar program pusat benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. “Program strategis...
PravadaNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal dengan menyeimbangkan peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja agar ruang fiskal tetap terjaga untuk pembangunan. Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan penguatan kemandir...
