PravadaNews – Penegak hukum diminta menindak tegas pelaku praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menggunakan modus ‘ambil jatah’.
Modus tersebut terungkap dari data digitalisasi milik PT Pertamina (Persero) pada Maret 2026 lalu.
Di mana ditemukan terdapat kendaraan yang melakukan pengisian BBM hingga 82 kali dalam seblan dengan total mencapai 4.992 liter.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengatakan, modus tersebut dilakukan dengan cara menjaga volume transaksi di bawah batas harian 200 liter agar terdeteksi oleh sistem otomatis.
Ratna mengatakan, modus tersebut sudah direncangan secara terorganisir untuk mengakali aturan yang ada.
“Fenomena ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan adanya modus yang dirancang secara sistematis untuk mengakali aturan,” kata Ratna di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Ratna mendorong agar aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku.
“Pelaku seperti ini harus dihukum tegas karena telah menyalahgunakan subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat,” ujar Ratna.
Ratna juga menyoroti efektivitas sistem digitalisasi SPBU yang selama ini diandalkan untuk pengawasan distribusi energi.
Ratna mendesak PT Pertamina dan BPH Migas memberikan penjelasan terkait keterlambatan deteksi pola transaksi janggal tersebut.
“Yang menjadi pertanyaan, mengapa sistem baru mengetahui setelah kasus ini terjadi? Apakah memang belum ada mekanisme peringatan dini yang bisa langsung membaca pola pengisian yang tidak wajar? Padahal transaksi dilakukan berulang kali dan memiliki pola yang sama,” tegas legislator PKB itu.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi, baik Pertalite, Biosolar, maupun minyak tanah, masih dalam kondisi aman.
Menurutnya, kenaikan konsumsi BBM subsidi di sejumlah wilayah mencapai sekitar 10 hingga 15 persen sehingga berdampak pada meningkatnya antrean, terutama di jalur logistik dan kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi.
Wahyudi menambahkan, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga terus melakukan normalisasi distribusi sekaligus memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi melalui operasi lapangan dan penindakan bersama aparat penegak hukum.
“Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan secara bijak dan wajar. Kami optimistis antrean yang terjadi dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan,” ujar Wahyudi.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan LPG nasional berada dalam kondisi lebih dari cukup.
Menurutnya, perusahaan telah menambah armada distribusi, personel awak mobil tangki, serta memperpanjang jam operasional SPBU untuk mempercepat penyaluran energi kepada masyarakat.
