PravadaNews – Pekerja memiliki sejumlah hak yang perlu dipahami dalam menjalankan hubungan kerja, mulai dari kesempatan memperoleh pekerjaan, pelatihan dan peningkatan kompetensi, hingga pelindungan saat bekerja dan setelah memasuki masa purna kerja.
Ketentuan mengenai berbagai aspek tersebut kini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah resmi disahkan dan diundangkan pemerintah pada 28 Oktober 2026.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, UU tersebut disusun untuk memberikan pelindungan ketenagakerjaan yang mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja masyarakat.
Menurut Yassierli, pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu memahami ketentuan yang diatur agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam membangun hubungan kerja yang adil serta memberikan kepastian hukum.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya,” ujar Yassierli dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 tersebut terdiri atas 313 pasal dan 23 bab yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan. Salah satunya mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama bagi masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai perencanaan tenaga kerja, informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, serta penempatan tenaga kerja.
Aturan tersebut juga mencakup perluasan kesempatan kerja dan tenaga kerja sektor informal. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pekerja yang telah memiliki hubungan kerja dengan perusahaan.
Dalam hubungan kerja, UU ini mengatur sejumlah aspek, mulai dari hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan, kesejahteraan, hingga hubungan industrial.
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi bagian dari pengaturan dalam UU tersebut. Selain itu, terdapat bab khusus yang membahas dana cadangan pesangon.
Aspek lain yang turut diatur meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, hingga ketentuan pidana.
Yassierli menegaskan, keberadaan UU ini perlu diikuti dengan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan agar pelindungan terhadap pekerja dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” kata Yassierli.
Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Sementara itu, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Masyarakat, khususnya pekerja dan pencari kerja, dapat membaca sekaligus mengunduh dokumen lengkap UU Pelindungan Ketenagakerjaan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
