PravadaNews – Pergantian gubernur setiap lima tahun tidak boleh membuat pembangunan Jakarta kembali ke titik nol. Dengan kata lain, program strategis secara berkesinambungan.
Terutama transportasi massal, pengendalian banjir, dan penataan tata ruang, harus dijaga agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau menilai pembangunan perkotaan membutuhkan perencanaan dan waktu panjang.
Karena itu, setiap kepala daerah harus melanjutkan program pendahulunya yang terbukti bermanfaat. Bukan justru mengulang pembangunan dari awal.
“Jika setiap gubernur memulai ulang program, yang dirugikan adalah warga dan anggaran daerah,” ujar Bun, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, kesinambungan pembangunan bukan berarti seluruh kebijakan pemerintahan sebelumnya harus diteruskan tanpa evaluasi.
Program yang memberikan manfaat perlu dilanjutkan. Sedangkan kebijakan yang tidak efektif harus diperbaiki secara terbuka dan terukur.
Menurut Bun, DPRD punya peran strategis menjaga keberlanjutan pembangunan. Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Sejumlah instrumen perencanaan harus menjadi pedoman bagi setiap gubernur. Seperti, Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, serta regulasi tata ruang,
DPRD juga mengawal program lintas periode melalui pembahasan APBD, termasuk memastikan proyek multiyears memiliki kepastian pendanaan.
Pengawasan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah. “Fokus kami di Komisi D adalah memastikan proyek pembangunan yang sudah berjalan tidak mangkrak,” tandas Bun.
Ia menilai, Jakarta sebenarnya telah memiliki perangkat perencanaan jangka panjang yang memadai. Tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan program.
Untuk itu, Bun mendorong transparansi dan pelibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan.
Kesepakatan politik lintas fraksi mengenai prioritas jangka panjang juga perlu diperkuat. Tanpa menghilangkan ruang evaluasi terhadap kebijakan yang tidak lagi relevan.
Bun juga menegaskan, visi gubernur baru harus diterjemahkan ke dalam RPJMD. Lalu, diselaraskan dengan RPJPD serta rencana tata ruang.
DPRD pun dapat mengawal keberlanjutan proyek strategis melalui pembahasan APBD maupun meminta penjelasan mitra kerja apabila program dihentikan tanpa alasan yang jelas.
“Program baru boleh ditambahkan, tetapi jangan mengorbankan program yang sudah berjalan dan terbukti bermanfaat,” tegas dia.
Bun memastikan, DPRD akan terus mengawal pembangunan Jakarta dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan kepemimpinan politik tertentu.
Dengan kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan, pembangunan mampu mewujudkan Jakarta yang lebih tertata, memiliki transportasi publik yang layak, lingkungan sehat, serta pelayanan publik yang semakin baik.
