Pravadanews – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sekitar 2.700 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah selesai dibangun dan siap dioperasikan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, aktivasi dapur tersebut ditargetkan berlangsung secara bertahap, yakni mulai September 2026 dan diprioritaskan di wilayah Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Saat ini yang di 3T, berdasarkan catatan kami, ada sekitar 2.700 yang siap, artinya dapurnya sudah jadi,” ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Dari jumlah tersebut, BGN akan terlebih dahulu memilah dapur yang berada di wilayah dengan kebutuhan paling mendesak, seperri 300 dapur yang tersebar di Papua, Maluku, dan Maluku Utara.
Dia mengatakan, tiga wilayah tersebut, kata Sudaryono, diperkirakan masuk dalam tahap awal aktivasi.
“Mungkin ada sekitar 300 kalau tidak salah. Itu nanti pelan-pelan kita buka,” kata Sudaryono.
Adapun dapur-dapur MBG yang ada di wilayah 3T itu disebut sudah selesai dibangun, namun hingga saat ini belum dapat beroperasi.
Hal itu dikarenakan pihak BGN masih perlu memastikan kejelasan data penerima manfaat, besaran insentif, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta kesiapan sumber daya manusia.
Selain itu, BGN juga perlu mempertimbangkan tingkat kemahalan di setiap wilayah, terutama di Papua.
“Karena kami ingin memastikan bahwa buka itu tidak hanya buka, tetapi memastikan penerima manfaatnya jelas, by name by addressnya jelas, insentifnya jelas, kemudian SOP-nya juga harus dilaksanakan,” jelas dia.
Di tengah kesiapan tersebut, kata Sudaryono, pihak BGN juga masih berfokus membenahi tata kelola sekitar 27.000 dapur MBG yang telah beroperasi, mulai dari aspek keuangan, keamanan pangan, penerapan SOP, serta penyelarasan aturan dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Izinkan kami membereskan tata kelola yang sudah jalan, 27.000 ini. Kami harus pastikan semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain,” kata dia.
Selain itu, BGN juga sedang menyiapkan sejumlah peraturan untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan program MBG. Aturan tersebut akan mengatur operasional dapur di wilayah 3T, pemberian sanksi, tata kelola, hingga prosedur aktivasi dapur.
“Insya Allah pada 31 Agustus ini data di dashboard juga masuk semua. Setelah itu, baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru yang mengakomodasi pembukaan atau aktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah lain yang masih banyak sekolah serta anak-anak membutuhkan MBG,” ucap dia.
