PravadaNews – Pemerintah Jepang berencana memperketat verifikasi usia pengguna media sosial sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran terhadap kecanduan dan perundungan di kalangan remaja.
Melalui Kementerian Komunikasi, kebijakan ini tengah dibahas dalam bentuk draf yang dipresentasikan kepada forum para ahli. Namun, pemerintah menegaskan tidak akan menerapkan pembatasan usia secara ketat seperti di sejumlah negara lain.
Langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan peran media sosial sebagai sarana komunikasi penting bagi masyarakat.
“Platform media sosial tetap menjadi alat komunikasi yang penting,” demikian garis kebijakan yang disampaikan dalam pembahasan tersebut, dikutip Kamis (23/4/2026).
Baca juga : Spanyol Minta UE Hentikan Relasi kepada Israel
Dalam draf itu, platform seperti X dan Instagram diwajibkan meningkatkan mekanisme verifikasi usia serta menilai risiko penggunaan layanan, khususnya bagi pengguna muda.
Selama ini, verifikasi usia pada platform digital umumnya hanya bergantung pada data yang diisi sendiri oleh pengguna saat pendaftaran. Skema tersebut dinilai membuka celah bagi anak di bawah umur untuk mengakses layanan tanpa pengawasan memadai.
Selain verifikasi, perusahaan teknologi juga diminta menjelaskan langkah perlindungan yang diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif, termasuk risiko kecanduan dan gangguan kesehatan mental.
Kebijakan ini akan difinalisasi setelah pembahasan lanjutan oleh otoritas terkait, termasuk Badan Anak dan Keluarga Jepang, yang akan menentukan apakah diperlukan revisi regulasi.
Pendekatan Jepang berbeda dengan sejumlah negara yang telah menerapkan pembatasan usia lebih tegas. Australia, misalnya, telah melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun sejak 2025. Sementara Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan serupa pada 2026.
Dengan tidak memilih jalur pelarangan, Jepang cenderung menitikberatkan pada penguatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi pengguna muda tanpa menghilangkan akses komunikasi.
