PravadaNews – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah meningkatkan langkah mitigasi menyusul dinamika geopolitik di Timur Tengah yang dinilai masih berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Ratna menilai keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperpanjang gencatan senjata sepihak menjadi sinyal bahwa ketegangan belum sepenuhnya mereda. Kondisi ini, menurut dia, harus diantisipasi serius oleh pemerintah Indonesia.
“Keputusan Trump memperpanjang gencatan senjata harus direspons dengan langkah cepat dan terukur. Ini menunjukkan potensi konflik terbuka masih ada. Kami khawatir, jika tidak segera diantisipasi, Indonesia akan menghadapi krisis energi berkepanjangan yang sangat sulit dikendalikan,” ujar Ratna di Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).
Baca juga : Menjaga Daya Beli di Tengah Bayang Krisis Energi
Ratna mengingatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih tinggi sehingga rentan terhadap gejolak global. Dari kebutuhan energi sekitar 1,6 juta barel per hari, produksi domestik hanya mampu memenuhi sekitar 605 ribu barel per hari.
Menurut Ratna, kesenjangan pasokan yang mencapai hampir 1 juta barel per hari menjadi titik lemah bagi stabilitas energi nasional. Ia menekankan bahwa mitigasi krisis energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian.
“Dampaknya sangat luas, mulai dari lonjakan harga BBM, inflasi, hingga melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, krisis energi berkepanjangan juga akan menambah beban APBN secara signifikan akibat membengkaknya kebutuhan subsidi energi,” kata Ratna.
Ratna mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis, termasuk mempercepat diversifikasi energi dan transisi menuju energi baru terbarukan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan cadangan energi nasional.
“Kemandirian energi nasional harus menjadi prioritas utama. Ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus segera diwujudkan agar Indonesia tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan terhadap gejolak geopolitik global,” pungkas Ratna.
