PravadaNews – Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melihat ada upaya dari pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan untuk 2029 mendatang melalui sejumlah kebijakan.
Pertama adalah konteks dalam mempertahakan kekuasaan yakni menguasai moneter. Ada beberapa ‘orang’ dimasukkan ke dalam struktur Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kedua, menguasai dan mengendalikan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Beberapa anggaran dari ABPN porsinya cukup besar untuk program prioritas nasional,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra, Misbah Hasan dalam Seminar Nasional Transformasi Fiskal di Masa Krisis Global di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Baca juga: RI Miliki Ruang Batas Defisit di Atas 3%
Yang ketiga menguasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini tergabung di Danantara. Menurut Fitra, penggabungan BUMN ke Danantara bernuansa politis. “(Nuansa politisnya) sangat kuat. Semua lini sumber pendanaan sudah mulai dikuasai,” jelas Misbah.
Misbah mengatakan, beberapa lembaga yang menjadi kontrol terhadap sumber pendanaan negara kini mulai dilemahkan. Contohnya seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI.
Misbah mengatakan Ketua Ombudsman yang baru menjabat beberapa hari kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus tata kelola pertambangan nikel. “Sudah mulai disikat, baru 6 hari menjadi sudah kena,” kata Misbah.
Sementara itu, lanjut Misbah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai lembaga yang mengawasi kebijakan pemerintah sudah tidak berperan secara aktif. “Upaya-upaya DPR untuk mengawasi anggaran itu juga sangat lemah,” kata Misbah.
“Jadi, tata kelola sumber daya, terutama sumber-sumber pendanaan di Indonesia itu sudah mulai dikuasai untuk persiapan 2029,” kata Misbah.
Dikesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ester Sri Astuti menyoroti soal dampak perang di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia.
Ester mengatakan, dampak perang di Timur Tengah membuat harga minyak mentah dunia melonjak cukup tajam, sempat menyentuh 100 dolar AS per barel. Namun, sekarang berkisaran 90 dolar AS per barel.
Kenaikan harga minyak mentah dunia sudah memberikan dampak bagi Indoensia. Dampaknya yakni nilai tukar mata uang atau currency rate mulai terdepresiasi.
“Sudah terbukti bahwa yang tadinya asumsi APBN itu Rp16.500 ya, menjadi Rp17.300 sekarang. Jadi, saya inginnya sih tidak perlu jadi depresiasi rupiah terus-menerus,” kata Ester.
“Karena dampaknya, itu akan membuat bengkak APBN kita, kenapa bisa begitu? Karena kita bayar utang luar negeri pakai dolar AS, semua transaksi ekspor-impor pakai dolar AS,” pungkas Ester.
