PravadaNews – Bantuan Sosial atau Bansos menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat tidak mampu.
Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI), Prof Bambang Shergi mengatakan, tekanan ekonomi global dan nasional membuat kemiskinan meningkat.
Bambang memandang, tekanan sosial ekonomi di daerah dan masyarakat sudah mulai dirasakan. Dalam merespons hal tersebut, pemerintah kerap membuat kebijakan untuk pemberian bansos.
Bahkan, kata Bambang, di tahun politik saat ini pemberian bansos rakyat miskin alami peningkatan. “Pemerintah meresponsnya dengan meningkatkan bansos ini ada kemungkinan terjadi apalagi tahun politik 2029,” jelas Bambang dalam Seminar Nasional Transformasi Fiskal di Masa Krisis Global di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Bambang mengatakan, masyarakat Indonesia memiliki jiwa empati yang sangat tinggi. Tentu, pemberian bansos oleh pemerintah dinilai baik untuk membantu masyarakat tidak mampu.
Namun, pemberian bansos itu terkandang diselimuti nuansa politis. “Tapi persoalannya sebenarnya (pemberian bansos) diambil oleh teman-teman yang menggunakan jalur-jalur politik, dana-dana sosial menjadi politik juga. Politisasi bansos kemungkinan terjadi,” kata Bambang.
Sementara itu, Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melihat ada upaya dari pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan untuk 2029 mendatang melalui sejumlah kebijakan.
Pertama adalah konteks dalam mempertahakan kekuasaan yakni menguasai moneter. Ada beberapa ‘orang’ dimasukkan ke dalam struktur Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kedua, menguasai dan mengendalikan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Beberapa anggaran dari ABPN porsinya cukup besar untuk program prioritas nasional,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra, Misbah Hasan dalam acara yang sama.
Yang ketiga menguasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini tergabung di Danantara. Menurut Fitra, penggabungan BUMN ke Danantara bernuansa politis. “(Nuansa politisnya) sangat kuat. Semua lini sumber pendanaan sudah mulai dikuasai,” jelas Misbah.
Misbah mengatakan, beberapa lembaga yang menjadi kontrol terhadap sumber pendanaan negara kini mulai dilemahkan. Contohnya seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI.
Misbah mengatakan Ketua Ombudsman yang baru menjabat beberapa hari kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus tata kelola pertambangan nikel. “Sudah mulai disikat, baru 6 hari menjadi sudah kena,” kata Misbah.
Sementara itu, lanjut Misbah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai lembaga yang mengawasi kebijakan pemerintah sudah tidak berperan secara aktif. “Upaya-upaya DPR untuk mengawasi anggaran itu juga sangat lemah,” kata Misbah.
“Jadi, tata kelola sumber daya, terutama sumber-sumber pendanaan di Indonesia itu sudah mulai dikuasai untuk persiapan 2029,” kata Misbah.
