PravadaNews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikritik karena tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang dari pemerintah.
Seharusnya, pemerintah melakukan trial and error pada program MBG sebelum diberlakukan untuk seluruh Indonesia.
“Seharsunya dilakukan parenting dengan 20-30 sekolah, kenapa harus semua, dari Sabang Merakue,” kata pengamat ekonomi, Prof Ferry Latuhihin dalam Seminar Nasional Transformasi Fiskal di Masa Krisis Global di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Ferry menduga program MBG direalisasikan hanya untuk kepentingan politik di 2029. “Memang dari awal program-program ini dirancang unutk 2029. Ini program politik,” kata Ferry.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra, Misbah Hasan mengungkapkan, kementerian/lembaga yang mengelola anggaran paling besar yakni BGN.
“Lembaga baru itu di masa pemerintahan saat ini, itu ternyata mengelola dana yang luar biasa Rp268 triliun,” kata Misbah.
Tidak itu saja, ternyata pemerintah memberikan anggaran jumbo MBG lebih dari Rp300 triliun.
“Tapi kalau yang memang untuk MBG (Makan Bergizi Gratis) sekitar Rp335 triliun,” kata Misbah.
