PravadaNews – Kantor Staf Presiden (KSP) mengaktifkan kembali desk koordinasi lintas sektor untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palembang, Sumatra Selatan.
Langkah ini disebut sebagai upaya memastikan respons pemerintah berjalan cepat dan terintegrasi menjelang musim kemarau 2026.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa reaktivasi tersebut bertujuan menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu komando penanganan.
“Reaktivasi desk koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga teknis, dunia usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu komando,” kata Dudung dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (7/5/2026).
Baca juga : KSP Serap Aspirasi Buruh di Monas
Dudung mengatakan, bahwa penguatan koordinasi menjadi kunci agar penanganan karhutla tidak lagi berjalan secara sektoral.
“Fokus utama saat ini adalah menyelaraskan langkah antar lembaga agar respons di lapangan lebih efektif,” tutur Dudung.
Melalui mekanisme desk koordinasi ini, kata Dudung, KSP akan melakukan pemantauan langsung terhadap kesiapsiagaan di lapangan sebagai bagian dari dukungan kepada Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional.
“Pemerintah menekankan bahwa langkah ini bukan hanya responsif, tetapi juga preventif untuk menekan risiko kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat kebakaran hutan yang kerap berulang saat musim kemarau,” ucap Otto.
Dalam agenda tersebut, sejumlah pejabat kabinet turut hadir, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, yang memastikan kesiapan infrastruktur pemadaman serta dukungan kebijakan lingkungan.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pengendalian titik api di wilayah rawan.
“Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam meminimalkan hotspot,” ujar Herman
