PravadaNews – Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan indikasi permasalahan dalam penggunaan anggaran lebih dari Rp1 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan motor listrik pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Temuan tersebut muncul setelah penyidik mendapati perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan bernilai besar itu diduga tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif yang dapat menunjang distribusi, perawatan, dan layanan purnajual kendaraan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai proses seleksi penyedia, pemenuhan persyaratan teknis, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan dana negara.
Kejagung kini tengah menelusuri lebih lanjut berbagai aspek pengadaan tersebut untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur, penyimpangan administrasi, atau potensi kerugian negara yang timbul akibat pelaksanaan proyek tersebut.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Syrief Sulaeman Nahdi menyampaikan, total anggaran yang dipakai dalam pengadaan motor listrik tersebut mencapai Rp 1,03 triliun untuk 21.801 motor listrik. Uang sebanyak itu sudah dibayarkan kepada vendor yang ternyata bermasalah.
”Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp 1,03 triliun telah dibayarkan ke PT YAT,” kata Syarief dikutip Sabtu (6/6/2026).
Anehnya, realisasi pengadaan dengan anggaran super besar tetap berlangsung meski perusahaan tersebut diduga bermasalah. Salah satu temuan penyidik, perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia kendaraan listrik. Fakta itu kini didalami oleh penyidik. Mengingat kasus dugaan korupsi yang mereka tangani termasuk pengadaan sejumlah barang dan jasa di BGN.
Selain vendor yang bermasalah, penyidik juga mendapati dugaan terjadinya penggelembungan harga atau mark up dalam proyek tersebut. Menurut Syarief, mark up tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan yang dilakukan saat Dadan Hindayana bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung masih menduduki jabatan di BGN.
Berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan oleh JAM Pidsus Kejagung, Dadan bersama Lodewyk dan Sony diduga melakukan rasuah dalam pengadaan barang dan jasa di BGN. Tindakan tersebut dibarengi dengan dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran MBG lewat yayasan-yayasan abal-abal yang terafiliasi dengan Dadan, Lodewyk, maupun Sony.
”Saudara DH (Dadan) bersama-sama dengan saudara SS (Sony) dan saudara LP (Lodewyk) dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN melawan hukum,” ucap Syarief.
Keterangan itu disampaikan oleh Syarief setelah mengumumkan Dadan, Lodewyk, dan Sony sebagai tersangka. Bukan hanya mengakali anggaran MBG, mereka diduga melakukan intervensi kepada PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen. Sehingga penyusunan KAK atau Kerangka Acuan Kerja dalam pengadaan barang dan jasa di tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.
”Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” kata Syarief.
tak hanya itu, Kejagung turut membeber beberapa pengadaan BGN yang diduga telah menjadi bancakan Dadan dan anak buahnya. Diantaranya adalah pengadaan yang sempat mengundang perhatian publik. Yakni pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total anggaran pengadaan sebesar Rp 1 triliun.
Kemudian, pengadaan 32 ribu pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan, pengadaan tablet sebanyak 31 ribu unit yang tidak sesuai ketentuan, dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan. Seluruh pengadaan itu juga diduga telah di-markup dengan sengaja sehingga menyebabkan kerugian negara.
”Terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
