PravadaNews – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy menyambut positif rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk membangun konektivitas jalur kereta api yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya mewujudkan jaringan perkeretaapian yang terintegrasi di Pulau Sumatra.
Menurut Rivqy, pembangunan jalur kereta yang tersambung dari ujung utara hingga selatan Sumatra merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Selain meningkatkan efisiensi sektor transportasi dan logistik, proyek tersebut juga dinilai berpotensi membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung percepatan pembangunan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata di berbagai provinsi di Sumatra.
Karena itu, Gus Rivqy menilai rencana tersebut perlu mendapat dukungan serius dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat direalisasikan secara bertahap dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
Respons tersebut disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong terwujudnya jaringan rel kereta api terintegrasi di Pulau Sumatra melalui pembangunan konektivitas jalur kereta dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung, yang diharapkan menjadi tulang punggung transportasi dan logistik di wilayah tersebut.
Menurut Gus Rivqy gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra.
Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra saat ini.
“Kita mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun. Yang lebih penting adalah memastikan jalur yang sudah ada berfungsi optimal, cepat, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Gus Rivqy dikutip Sabtu (6/6/2026).
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menyoroti bahwa hingga saat ini sejumlah layanan kereta api di Sumatra masih menghadapi tantangan efisiensi dan kecepatan perjalanan. Bahkan pada beberapa lintas, termasuk koridor Lampung–Palembang, pemanfaatannya dinilai belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas maupun kualitas layanan.
“Jangan sampai kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal. Koridor Lampung-Palembang atau Palembang-Lubuk Linggau misalnya masih membutuhkan penguatan agar benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas penumpang dan distribusi barang,” tegas Gus Rivqy.
Selain itu, Gus Rivqy juga mengingatkan jaringan perkeretaapian Sumatra selama ini masih didominasi oleh angkutan barang, khususnya komoditas tambang dan logistik tertentu. Karena itu, perencanaan rel lintas Sumatra harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan angkutan barang dan pelayanan penumpang.
“Ke depan, rel Sumatra jangan hanya dipersepsikan sebagai jalur pengangkutan tambang atau komoditas. Kita ingin hadirnya jaringan kereta yang juga memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru,” kata Gus Rivqy.
Kapoksi FPKB Komisi VI DPR RI itu menilai, pembangunan jaringan rel lintas Sumatra harus disinergikan dengan pembangunan infrastruktur lainnya.
Menurut Gus Rivqy, keberadaan jalan tol Trans Sumatra yang hingga kini juga belum sepenuhnya optimal dari sisi konektivitas dan utilisasi menjadi pelajaran penting agar pembangunan rel dilakukan dengan kajian yang matang.
“Kita memiliki jalan tol Trans Sumatra yang pembangunannya masih terus berproses dan pemanfaatannya juga belum maksimal di beberapa ruas. Karena itu, pembangunan rel lintas Sumatra harus benar-benar didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi, proyeksi permintaan yang kuat, serta kemampuan pembiayaan yang terukur agar tidak menjadi proyek yang besar di atas kertas tetapi minim manfaat di lapangan,” jelasnya.
Gus Rivqy mendorong KAI bersama pemerintah untuk menyusun peta jalan yang jelas, dimulai dari optimalisasi jalur eksisting, peningkatan kecepatan perjalanan, pembangunan jalur penghubung yang paling mendesak secara ekonomi, hingga pengembangan konektivitas penuh Banda Aceh–Bandar Lampung secara bertahap.
“Visi besar harus disambut dengan langkah yang realistis. Kita ingin rel lintas Sumatra menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, tetapi keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata dari panjang rel yang berhasil dibangun,” pungkasnya.
