PravadaNews – Anggota BKSAP DPR RI Rio A.J. Dondokambey menyoroti masih besarnya tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, terutama di era digital yang semakin terbuka dan dinamis.
Menurut Rio, politisi perempuan kerap menghadapi perlakuan berbeda dibandingkan rekan laki-laki ketika berpartisipasi dalam ruang publik dan media sosial.
Perdebatan yang seharusnya berfokus pada gagasan, program, dan kebijakan sering kali bergeser ke persoalan gender, penampilan fisik, peran dalam keluarga, moralitas, hingga kehidupan pribadi.
Kondisi tersebut, lanjut Rio, diperparah oleh maraknya pelecehan, penyebaran disinformasi, serta intimidasi secara daring yang berpotensi menghambat partisipasi dan representasi perempuan dalam proses demokrasi.
Isu ini dirinya sampaikan dalam agenda intervensinya pada sesi ke-4 dengan tema Challenging online stereotypes, violence and disinformation against women in politics, di Beograd, Serbia, Rabu (3/6/2026) lalu.
Diskusi ini merupakan rangkaian dari IPU Global Conference of Women Parliamentarias yang diselenggarakan di Beograd, Serbia 2-4 Juni 2026.
“Ini bukan hanya masalah komunikasi. Ini adalah masalah demokrasi. Ketika pelecehan online membungkam para pemimpin perempuan atau menghambat perempuan memasuki kehidupan publik, demokrasi kehilangan suara, perspektif, dan keterwakilan,” tegas Rio di Jakarta, Minggu (7/6).
Tantangan tersebut, menurutnya, harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, parlemen, platform digital, media, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan yang semuanya mempunyai peran kunci yang harus dimainkan.
Politisi muda fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, jika digunakan dengan bijak, media sosial tak hanya memperluas partisipasi, namun juga dapat memperkuat narasi gender yang lebih berfokus pada atribut pribadi dibandingkan substansi kebijakan.
“Ketika platform digital beroperasi secara global, kami yakin diskusi internasional yang lebih kuat mengenai tanggung jawab platform menjadi semakin penting,” tutur Rio.
Platform tidak boleh membiarkan layanannya menjadi saluran disinformasi, pelecehan, dan konten berbahaya.
“Untuk itu, Indonesia sedang menjajaki pendekatan yang lebih kuat terhadap akuntabilitas platform, ekosistem digital yang lebih aman, dan transparansi yang lebih besar,” terang Rio.
Menutup pernyataan, Rio berpandangan, memperkuat ketahanan digital juga sama pentingnya melalui literasi digital, perilaku online yang bertanggung jawab, dan kesadaran yang lebih kuat terhadap misinformasi.
“Oleh karena itu, melindungi perempuan dalam politik bukan berarti membatasi perdebatan demokratis. Hal ini adalah tentang memastikan bahwa partisipasi tetap aman, penuh hormat, dan setara,” tutup Rio.
