PravadaNews – Penyampaian aspirasi yang dilakukan para mahasiswa dan masyarakat tetap harus memperhatikan ketertiban dan keamanan fasilitas umum.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap, aksi unjuk rasa yang tidak merusak fasilitas umum.
“Saya sebagai Gubernur Jakarta, mengharapkan bahwa penyampaian pendapat ini disilakan dilakukan sebaik-baiknya tanpa melakukan perusakan terhadap fasilitas publik,” ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/6).
Pramono yang juga mantan aktivis itu menilai, penyampaikan pendapat di muka umum dilindungi konstitusi.
Baca Juga: Blokade Polisi di Thamrin Picu Amarah Ojol: Kalian Kami Gaji!
“Di dalam negara demokrasi, hak untuk menyampaikan pendapat, berunjuk rasa, itu dijamin oleh undang-undang. Dan tentunya saya sebagai yang dulu aktivis, sangat menghormati dan menghargai itu,” jelas Pramono.
Demi menciptakan kondusivitas saat pelaksanaan penya penyampaikan pendapat, Pramono meminta kepada para pengunjuk rasa tetap tertib.
Sehingga, aspirasi dan kritik yang disampaikan kepada pemerintah tersampaikan dengan baik.
“Saya sungguh sangat berharap dan meminta aspirasi itu disampaikan dengan cara sebaik-baiknya,” kata Pramono.
Pramono menekankan, aksi yang disertai dengan kekerasan dan perusakan fasilitas umum justru akan merugikan masyarakat.
“Yang paling penting jangan kemudian fasilitas publik itu dirusak, diganggu, atau dicederai. Karena bagaimanapun, kalau fasilitas publik itu kemudian dirusak, yang rugi ya publik sendiri,” pungkas Pramono.
Diketahui, aksi unjuk rasa tersebut digelar sebagai bentuk sikap dan tuntutan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap telah gagal mensejahterakan rakyat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah massa berbagai kampus se-Jabodetabek bakal menggelar aksi unjuk rasa di kawasan bundaran Hotel Indonesia (HI), Jumat (12/6/2026).
Aksi demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk sikap dan tuntutan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap telah gagal mensejahterakan rakyat.
Ketua BEM UI, Yalathof Ma’shum mengatakan, gerakan unjuk rasa ini sebagai respons terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak dapat menangani kondisi ekonomi saat ini. Beberapa hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah.
Athof menilai, pemerintah saat ini hanya mementingkan membangun citra saja tanpa ada aksi nyata untuk mendorong Indonesia keluar dari zona krisis ekonomi.
Menurut Athof, pemerintah justru terkesan melakukan pemborosan ditengah krisis ekonomi dan juga pelemahan rupiah dengan hanya mementingkan program-program seremoni yang menghamburkan APBN.
“Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” tegas Athof dikutip Jumat, (12/6/2026).
