PravadaNews – Pemerintah mempercepat realisasi belanja negara pada lima bulan pertama 2026 ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja lebih awal untuk menjaga aktivitas ekonomi.
Laju belanja itu menjadi sorotan karena pemerintah tetap harus menjaga ruang fiskal pada sisa tahun anggaran.
Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison menilai, belanja negara yang bergerak lebih cepat tidak otomatis buruk bagi perekonomian. Menurutnya, penyerapan anggaran yang lebih merata dapat memperbaiki pola belanja pemerintah yang kerap menumpuk pada akhir tahun.
Vid mengatakan, belanja yang terealisasi lebih awal dapat membuat barang dan jasa publik tersedia lebih cepat bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, pemerintah tetap perlu menghitung daya tahan APBN setelah belanja bergerak cepat dalam lima bulan pertama.
“Kalau kita punya bahan bakar, langsung kita gas habis, kita tidak tahu seberapa lama kita tahan,” tegas Vid dalam diskusi publik, dikutip Sabtu (20/6/2026).
Bagi Vid, persoalan utama bukan hanya kecepatan realisasi anggaran, melainkan kualitas belanja yang dijalankan pemerintah. Belanja produktif dapat memperkuat kapasitas ekonomi, sedangkan belanja yang hanya mendorong konsumsi berisiko menambah permintaan jangka pendek.
Lebih lanjut, belanja modal yang tepat sasaran dapat menurunkan biaya logistik, memperluas aktivitas ekonomi, dan menjaga pertumbuhan tanpa tekanan inflasi berlebihan. Sebaliknya, belanja barang yang terlalu dominan berisiko meningkatkan permintaan tanpa memperbesar kapasitas produksi nasional.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun sampai 31 Mei 2026. Jumlah itu setara 35,5% dari pagu APBN dan tumbuh 34,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat menjadi penopang terbesar dengan realisasi Rp1.059,3 triliun atau 33,6% dari pagu APBN. Pada periode yang sama, transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp306,1 triliun atau 44,2% dari alokasi tahun berjalan.
Belanja kementerian dan lembaga tercatat Rp517,7 triliun sampai akhir Mei 2026. Realisasi itu dipengaruhi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan tunjangan hari raya.
Adapun, belanja non-kementerian dan lembaga mencapai Rp541,6 triliun. Pos tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, realisasi APBN sampai Mei 2026 masih menunjukkan tren positif.
“Pendapatan negara tumbuh kuat, belanja negara lebih cepat, dan defisit terjaga dalam batas aman,” tutur Menkeu Purbaya dalam APBN KiTa Juni 2026, Jumat (5/6).
Karena itu, percepatan belanja perlu diikuti pengendalian ruang fiskal agar APBN tetap mampu merespons kebutuhan pada paruh kedua tahun.
