PravadaNews – Kenaikan BI Rate membuat kelas menengah-bawah mengalami tekanan ekonomi hebat, karena biaya cicilan melonjak dan daya beli merosot.
Diketahui, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2026 lalu.
Kebijakan itu diambil untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, persoalan BI Rate bukan kewenanganannya. Akan tetapi, kata Maman, pemerintah tetap memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga subsidi sebesar 6%.
“BI ya, jangan ke saya. Yang pasti kalau KUR tetap sesuai, karena memang sudah dipatokan 6% subsidi,” ungkap Maman kepada PravadaNews saat ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Baca Juga: Peremajaan Sawit Rakyat Tertahan Status Lahan
Maman menjelaskan, pemerintah menyiapkan target penyaluran KUR sebesar Rp295 triliun dengan porsi sektor produksi minimal 65%. Skema itu diarahkan agar pelaku UMKM tetap memiliki akses modal di tengah kenaikan suku bunga acuan.
Namun, pelaku usaha yang belum masuk skema KUR tetap bergantung pada pembiayaan komersial. Kondisi tersebut membuat biaya modal UMKM di luar pinjaman bersubsidi tetap mengikuti kebijakan masing-masing lembaga keuangan.
Tekanan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena yang menilai, kelas menengah-bawah perlu masuk dalam perhatian kebijakan perlindungan sosial.
“Kita tidak boleh menutup mata bahwa kantong-kantong kelas menengah kita sedang mengalami penurunan kelas secara struktural. Pemerintah harus hadir memperluas jaring pengaman sosial agar kelompok rentan ini tidak jatuh ke jurang kemiskinan,” ujar Mahdalena, dikutip Selasa (23/6).
Mahdalena menyoroti sebagian kelompok menengah-bawah belum masuk kategori miskin ekstrem, tetapi tetap menghadapi tekanan pengeluaran. Karena itu, pembaruan data penerima bantuan diperlukan agar perlindungan sosial menjangkau kelompok yang rentan turun kelas.
“Mereka terjebak dalam fenomena missing middle, terlalu kaya untuk mendapatkan bantuan sosial reguler, tetapi terlalu miskin untuk bertahan menghadapi gejolak inflasi tanpa intervensi negara,” tegas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
