PravadaNews – Kesenjangan akses ruang pendukung literasi bagi para pekerja di gedung perkotaan menjadi tantangan nyata di tengah rendahnya skor Programme for International Student Assessment (PISA) dan minat baca masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan kebijakan penyediaan pojok baca di titik transit gedung parlemen untuk seluruh staf operasional. Inisiatif ini bertujuan membuka akses pengetahuan bagi pekerja yang selama ini tidak memiliki sarana membaca di lingkungan kantor.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menekankan pentingnya ketersediaan ruang baca yang menyentuh pekerja di level akar rumput. Setiap sudut gedung dewan harus berfungsi sebagai ruang edukasi bagi semua individu tanpa memandang status pekerjaan mereka.
“Saya membayangkan ruang-ruang yang selama ini hanya menjadi tempat transit, bisa menjelma menjadi jendela pengetahuan yang accessible, yang terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang seragam yang mereka kenakan,” ungkap Willy saat menghadiri festival literasi, dikutip Sabtu (27/6/2026).
Pimpinan Komisi XIII ini menyatakan pojok baca di area transit mampu menumbuhkan dialektika pikiran bagi karyawan di lingkungan kerja. Tersedianya akses buku di tempat kerja menjadi strategi peningkatan minat baca secara inklusif bagi kelompok petugas operasional tersebut.
“Bukan buku tebal berisi teori, hanya sebuah buku catatan kecil dengan harapan besar bahwa menulis, seperti membaca, bisa menjadi kebiasaan yang tumbuh dari keseharian,” tutur Willy.
Politisi Fraksi NasDem ini menegaskan literasi adalah hak bagi semua kalangan, bukan sekadar untuk mereka yang mengikuti seminar formal. Kebijakan ini diharapkan dapat diimplementasikan sebagai pemenuhan hak dasar pendidikan bagi warga negara di lingkungan lembaga pemerintah.
Sementara itu, arsitek sekaligus sastrawan, Avianti Armand menyoroti pentingnya desain ruang yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat kota. Arsitektur inklusif diperlukan agar fasilitas bacaan mampu menyatu dalam aktivitas keseharian warga tanpa terhalang sekat kelas sosial.
”Perpustakaan adalah tempat membaca kehidupan, bukan hanya tempat membaca buku, sehingga desainnya harus ramah bagi setiap lapisan masyarakat kota,” tegas Avianti sebagai pembicara diskusi publik bertajuk ‘Potret Jakarta dalam Literatur dari Masa ke Masa’.
Selain desain, Avianti menambahkan keberhasilan literasi bergantung pada sejauh mana ruang tersebut mampu menghilangkan stigma eksklusivitas.
Seperti diketahui, integrasi fasilitas bacaan pada titik operasional kini didorong menjadi standar kebijakan wajib bagi seluruh instansi pemerintah.
