PravadaNews – DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya lima peserta pelatihan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan, evaluasi tersebut penting untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan berjalan dengan mengedepankan keselamatan peserta tanpa mengurangi kualitas pembentukan kompetensi.
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini, SPPI merupakan program strategis yang dirancang untuk mencetak sumber daya manusia unggul sebagai penggerak KDMP. Program tersebut diharapkan mampu menjadi motor penguatan ekonomi desa sehingga pelaksanaannya harus memenuhi standar keselamatan sekaligus menghasilkan lulusan yang kompeten.
Baca juga: Pegawai KDMP akan Digembleng Latihan Militer
Selain evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan, DPR juga mendorong pemerintah menyempurnakan kurikulum pelatihan KDMP dan KNMP agar para lulusan SPPI memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan KDMP secara profesional.
“Pelaksanaan program harus menempatkan keselamatan peserta sebagai prioritas tanpa mengurangi kualitas pembentukan kompetensi,” ujar Nurdin dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Selasa (30/6/2026).
Nurdin menilai, materi pelatihan perlu diperkuat, baik dari sisi kompetensi teknis maupun manajerial.
Kompetensi tersebut meliputi kemampuan melakukan stock opname, pengelolaan persediaan barang, visual merchandising, strategi pemasaran dan penjualan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, hingga penguasaan akuntansi, audit, serta tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Penguasaan berbagai kemampuan itu menjadi fondasi penting untuk membangun koperasi desa yang sehat, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” tambah Nurdin.
Nurdin berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah dapat menghasilkan penyempurnaan tata kelola SPPI secara menyeluruh.
Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan pelatihan dapat terus ditingkatkan tanpa mengabaikan aspek keselamatan peserta.
Menurut Nurdin, keberhasilan Program KDMP tidak hanya bergantung pada besarnya investasi pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk mengelola koperasi secara sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Kita ingin para peserta SPPI nantinya tidak hanya memiliki disiplin dan semangat pengabdian, tetapi juga kompetensi bisnis yang kuat sehingga mampu mengembangkan KDMP menjadi lembaga ekonomi yang produktif, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” pungkasnya.
Kurikulum yang Salah Alamat
Jika tujuannya mencetak manajer koperasi yang mampu mengelola dana miliaran rupiah, maka kompetensi yang dibutuhkan jelas: literasi keuangan, tata kelola, pemasaran, dan akses permodalan.
Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Calon manajer diuji daya tahan fisik, bukan daya nalar bisnis. Ini ibarat merekrut direktur keuangan dengan tes lari maraton. Kompetensi inti tidak terukur, risikonya fatal.
Jika pemerintah serius menjadikan KDMP sebagai mesin ekonomi desa, maka kurikulum pelatihan harus diubah total menjadi “Manajemen Koperasi Tingkat Lanjut”.
Pertama, mereka minimal menguasai Akuntansi dan Keuangan Dasar. Kemampuan membaca neraca, laporan laba-rugi, dan arus kas harus menjadi syarat mutlak kelulusan.
Kedua, mereka paling sedikit harus dibekali dengan Tata Kelola dan Kepatuhan. Pemahaman AD/ART, Rapat Anggota Tahunan yang akuntabel, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah intervensi politik.
Ketiga, pengelola koperasi minimal memahami proses Pemasaran dan Kewirausahaan, terutama strategi pengembangan produk desa dan penetrasi pasar digital agar koperasi menjadi produsen yang berdaya saing.
Keempat, manajer Koperasi harus bisa mengupayakan akses pembiayaan. Mereka harus punya keterampilan menyusun proposal bisnis yang layak bank, sehingga koperasi mandiri secara finansial.
