PravadaNews – DPR mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mempercepat proses administrasi pertanahan, memperkuat kepastian hukum atas hak tanah, serta memastikan layanan yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan nasional.
Menurut anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid upaya peningkatan pelayanan yang didorong nantinya akan membuat kepercayaan publik terhadap lembaga semakin meningkat. Oleh karenanya, kegiatan evaluasi menjadi sebuah keharusan
“Kita benahi kalau ada yang kurang dan tindak tegas staf nakal yang merugikan masyarakat,” kata Fauzan dikutip Senin (6/7/2026).
Legislator dari dapil NTB II Pulau Lombok ini pun menginginkan agar pelayanan masyarakat terus semakin baik. Bahkan, lanjutnya, pelayanan jajaran Kementerian ATR/ BPN kepada masyarakat bisa masuk pada urutan lima besar nasional.
“Kita evaluasi ke dalam dulu, tapi saya yakin dengan semangat Pak Menteri, pelayanan masyarakat akan lebih baik dan bisa masuk urutan lima besar,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Fauzan menyebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, setiap aduan terkait pelayanan, harus segera direspon. Selain itu, harus benar-benar ditindaklanjuti dengan baik, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terus meningkat.
Fauzan pun tidak menampik, jika ada staf ATR/ BPN yang “nakal” dan terlibat kasus mafia tanah, hingga membuat citra ATR/ BPN buruk di mata masyarakat. Namun jumlah staf “nakal” hanya segelintir dan masih banyak sumber daya manusia (SDM) yang betul-betul bekerja dengan baik melayanai kepentingan masyarakat.
Jika ditemukan ada staf yang “nakal”, Fauzan minta yang bersangkutan diberikan sanksi tegas hingga membuat efek jera. Oleh karena itu, perlu kontrol dan pengawasan ketat, agar tidak ada staf “nakal” yang merusak citra lembaga.
“Jangan sampai nila setitik, rusak susu sebelanga, karena tindakan satu orang yang kurang terpuji, merusak nama lembaga dan staf lain yang bekerja baik. Karena itu, mari sama-sama kita benahi jika ditemukan pelanggaran,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fauzan menyatakan, untuk dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, setiap aduan, harus segera direspon. Selain itu harus ditindaklanjuti, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga semakin meningkat.
Ia berharap segera dilakukan pembenahan pelayanan agar kepercayaan masyarakat terhadap ATR/ BPN meningkat. “Layani masyarakat secara efisien, cepat, dan ramah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) terus mempercepat transformasi layanan pertanahan melalui digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7).
Dalam forum tersebut, Dalu Agung memaparkan perkembangan pelaksanaan tujuh layanan prioritas ATR BPN yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan.
Menurutnya, pembahasan bersama Komisi II DPR RI juga bertujuan mengevaluasi sekaligus menyederhanakan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tujuh layanan prioritas agar pelayanan pertanahan dan tata ruang semakin cepat, mudah, dan transparan.
“Pada tahun 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau sekitar 78 persen dari keseluruhan layanan,” ujar Dalu Agung.
