PravadaNews – Pengelolaan pembayaran Aparatur Sipil Negara (ASN) selama ini membutuhkan sistem penyatuan data kepegawaian yang terintegrasi. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjuk Kementerian Agama (Kemenag) sebagai contoh kementerian yang mengimplementasi Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) untuk mendukung transformasi belanja pegawai.
Selanjutnya, penunjukan tersebut dilakukan setelah Kemenag dinilai siap mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan PPP. Integrasi itu mencakup pembayaran gaji, tunjangan melekat, hingga rencana pembayaran tunjangan kinerja ASN dalam satu sistem terpadu.
Lebih lanjut, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementerian Agama Ahmad Hidayatullah menjelaskan PPP menjadi bagian dari perubahan tata kelola belanja pegawai pemerintah.
“Yang kita bangun bukan sekadar sistem pembayaran gaji. Kita sedang membangun transformasi belanja pegawai. Tahap pertama kita selesaikan pembayaran gaji dan tunjangan melekat, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran tunjangan kinerja hingga seluruh belanja pegawai terintegrasi dalam satu platform,” ujar Ahmad beberapa waktu lalu.
Adapun Ahmad menyampaikan implementasi awal PPP akan dimulai melalui pembayaran gaji dan tunjangan melekat ASN secara nasional pada Agustus 2026. Tahapan berikutnya diarahkan pada integrasi pembayaran tunjangan kinerja ASN yang direncanakan mulai diterapkan pada Januari 2027.
“Kalau tahapan ini berhasil, kita lanjutkan ke pembayaran tunjangan kinerja. Tujuan akhirnya adalah seluruh belanja pegawai dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Ahmad Hidayatullah.
Di sisi lain, Ahmad menjelaskan penyatuan data kepegawaian melalui SIMPEG dan PPP akan menjadi dasar dalam proses pembayaran hak ASN. Menurutnya, sistem tersebut membantu memastikan pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan berdasarkan data kepegawaian yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Seksi Transformasi Akuntansi Pelaporan dan Misi Khusus Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Samsul Anam menilai kesiapan Kemenag menjadi faktor penting dalam pelaksanaan PPP. Kemenag dinilai mampu mempercepat persiapan implementasi meski memiliki jumlah ASN besar dan kompleksitas pengelolaan belanja pegawai yang tinggi.
Selanjutnya, Samsul menyampaikan proses integrasi SIMPEG dan PPP di Kemenag menunjukkan perkembangan positif dalam mendukung penerapan sistem pembayaran ASN berbasis data.
“Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian dengan jumlah ASN yang sangat besar dan kompleksitas pengelolaan belanja pegawai yang tinggi. Meskipun menjadi salah satu kementerian yang belakangan ditunjuk sebagai pilot project, Kementerian Agama mampu bergerak cepat dalam menyiapkan implementasi sehingga menjadi salah satu yang terdepan,” kata Samsul, dikutip Rabu (8/7/2026).
Samsul menambahkan pengalaman implementasi PPP di Kemenag dapat menjadi referensi bagi kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan transformasi serupa. Integrasi sistem pembayaran dan data kepegawaian menjadi bagian dari pengembangan tata kelola belanja pegawai berbasis digital.
Seperti diketahui, implementasi PPP menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat sistem pembayaran ASN berbasis data melalui pemanfaatan teknologi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan belanja pegawai yang lebih terpadu dan akuntabel di lingkungan pemerintah pusat.
