PravadaNews – Tekanan aktivitas manufaktur akibat pelemahan permintaan dan produksi mendorong kebutuhan industri berorientasi ekspor untuk memperkuat sistem digital kawasan berikat.
Chief Executive Officer (CEO) PT Eka Reka Palakerti Indonesia Anang Ind Pratama menjelaskan industri manufaktur kini membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan proses operasional dengan pemenuhan regulasi kawasan berikat.
Lebih lanjut, Anang menyampaikan platform Bonded Zone IT Inventory (BZone) dikembangkan untuk mengintegrasikan pengelolaan inventori, logistik, manufaktur, serta pelaporan kepabeanan dalam satu sistem terpadu.
“Perusahaan manufaktur, khususnya yang beroperasi di kawasan berikat, membutuhkan sistem yang tidak hanya mampu memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mengintegrasikan proses operasional secara menyeluruh. BZone kami kembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui otomatisasi proses, dan terintegrasi dengan sistem pemerintah sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kepatuhan,” kata Anang dalam keterangannya, dikutip (8/7/2026).
Adapun penerapan BZone pada PT Mattel Indonesia diarahkan untuk mendukung pengelolaan transaksi kawasan berikat, proses ekspor-impor, serta dokumentasi operasional dengan tingkat akurasi data yang lebih baik.
Selanjutnya, Anang menilai perubahan pengawasan kepabeanan menuju sistem digital membuat perusahaan perlu memiliki teknologi yang mampu mempercepat aliran informasi antara aktivitas produksi dan kewajiban administrasi.
“Transformasi digital di sektor manufaktur saat ini juga didorong oleh perubahan regulasi. Bagi perusahaan manufaktur berorientasi ekspor, kepatuhan bukan lagi sekadar memenuhi regulasi, tetapi menjadi fondasi kelangsungan bisnis karena ketidaksesuaian data maupun pelaporan dapat menghambat proses logistik, memperlambat arus barang, hingga mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Implementasi BZone di Mattel Indonesia menunjukkan bahwa solusi teknologi yang dikembangkan di Indonesia mampu memenuhi standar operasional dan kepatuhan yang dibutuhkan perusahaan manufaktur global,” kata Anang.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Bappenas Ibnu Yahya melihat kondisi manufaktur perlu dilihat dari berbagai indikator ekonomi, termasuk perkembangan sektor riil.
Ibnu menjelaskan pelemahan PMI manufaktur menjadi catatan pemerintah karena menggambarkan tekanan industri pengolahan dari sisi produksi, pesanan, dan aktivitas usaha.
“Purchasing Managers Index manufaktur juga menjadi catatan. Jika PMI berada di bawah 50, kondisi industri pengolahan cenderung pesimistis,” kata Ibnu.
Lebih lanjut, Ibnu menyampaikan evaluasi kondisi ekonomi perlu mempertimbangkan capaian makro dan tantangan sektor riil sebagai dasar penyusunan kebijakan penguatan industri.
Seperti diketahui, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat 46,9 pada Juni 2026, mencerminkan tantangan sektor pengolahan yang masih membutuhkan penguatan efisiensi operasional. Diman BZone dikembangkan untuk mengintegrasikan pengelolaan dalam satu sistem.
