PravadaNews – Harga jual garam lokal yang rawan turun saat panen membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan untuk mengolahnya menjadi produk bernilai lebih tinggi.
Namun, peluang tersebut masih bergantung pada akses modal, peralatan produksi, dan pendampingan yang dibutuhkan untuk menjaga mutu hasil olahan.
“Inilah yang perlu diolah, bagaimana saat panen itu tidak menjadi turun nilainya,” jelas Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Nannie Hadi Tjahjanto kepada PravadaNews di Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta, dikutip Kamis (30/7/2026).
Peningkatan hasil panen, baginya, perlu disertai pengolahan agar garam petambak tidak langsung dipasarkan sebagai bahan mentah ketika pasokan bertambah.
Karena itu, upaya menjaga harga garam tetap terjangkau bagi masyarakat perlu berjalan bersama perlindungan terhadap nilai produksi petambak.
“Ini kami akan berencana turun sebagai pemberdayaan perempuan,” lanjut Nannie mengenai rencana KOWANI mengenalkan pengolahan garam kepada kelompok usaha perempuan.
Melalui langkah ini, perempuan diarahkan terlibat dalam kegiatan usaha berbasis garam lokal sehingga pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian bantuan.
Peluang itu ditopang besarnya jumlah pelaku usaha perempuan di Indonesia, meskipun sebagian besar masih menjalankan usaha dalam skala mikro.
Pada 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 64,5% UMKM dikelola perempuan atau setara sekitar 37 juta pelaku usaha.
Namun, lebih dari 85% UMKM belum pernah memperoleh kredit karena bunga tinggi, ketiadaan agunan, serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembiayaan.
Keterbatasan tersebut dapat menghambat pelaku usaha membeli peralatan, meningkatkan kapasitas produksi, hingga menjaga mutu produk olahan secara konsisten.
Untuk memperluas akses modal, pemerintah menyiapkan kredit bagi perempuan pelaku usaha mikro dengan bunga 8% per tahun dan plafon maksimal Rp15 juta. Skema ini memiliki tenor enam hingga 24 bulan dengan subsidi bunga Rp2,62 triliun pada 2026.
Sementara dukungan modal diarahkan kepada pelaku usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melanjutkan pembangunan tahap kedua Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Kamis (16/7).
“Dengan dukungan pengalaman PT Garam sebagai BUMN pergaraman, kami optimistis program K-SIGN dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan industri garam nasional,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara dalam keterangan yang dipublikasikan di laman resmi KKP.
