PravadaNews – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menemukan potensi tambahan devisa dari pengawasan ekspor komoditas strategis. Potensi tersebut mencapai US$5 miliar dari penyesuaian harga dan pembayaran devisa hasil ekspor.
Prabowo menjelaskan, potensi tersebut ditemukan setelah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai beroperasi.
DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 untuk memantau ekspor tiga komoditas strategis. Ketiga komoditas tersebut ialah batu bara, kelapa sawit, serta besi dan baja.
Menurut Prabowo, DSI telah memantau lebih dari 6.500 transaksi ekspor. Dalam periode dua bulan 13 hari, lembaga tersebut juga mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar.
Prabowo menyebut pengawasan DSI menemukan potensi tambahan US$5 miliar. Potensi itu berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga serta pembayaran devisa hasil ekspor.
“DSI telah menemukan potensi tambahan US$5 miliar,” ujar Prabowo dikutip Sabtu (15/8/2026).
Prabowo menilai, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi yang dapat diperoleh melalui pengawasan ekspor.
Prabowo mencontohkan persoalan tersebut melalui perdagangan CPO Indonesia. Harga CPO di pelabuhan Indonesia dengan skema free on board (FOB) disebut sekitar Rp15.000 per kilogram.
Sementara itu, harga CPO di bursa Rotterdam mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram. Perbedaan tersebut menurut Prabowo membuat Indonesia kehilangan hampir 50 persen nilai komoditas sawit.
Prabowo menilai, kondisi tersebut perlu diperbaiki melalui sistem pengawasan ekspor. Pemerintah kemudian membentuk DSI pada 20 Mei 2026 sebagai pintu tunggal pemantauan dan pengelolaan proses ekspor komoditas.
Namun, DSI tidak dirancang sebagai perusahaan tunggal yang menguasai seluruh komoditas ekspor. Pemerintah menggunakan sistem tersebut untuk memantau jumlah barang, laporan muatan, dan barang yang sampai di negara tujuan.
Prabowo mengatakan sistem tersebut juga digunakan untuk mencocokkan laporan ekspor Indonesia dengan pencatatan di negara tujuan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada perbedaan antara data ekspor kedua negara.
Cakupan pengawasan DSI akan diperluas ke 50 pelabuhan di 25 provinsi. Pemerintah juga menargetkan seluruh komoditas ekspor Indonesia masuk dalam pemantauan dan pengelolaan sistem tersebut.
Prabowo menegaskan pemerintah ingin memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. “Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi,” tegas Prabowo.
