PravadaNews – Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong pemerintah gerak cepat melakukan penyelamatan dan pemulihan para korban yang terdampak.
Pemulihan mulai dilakukan melalui penyaluran kebutuhan dasar, pembukaan akses wilayah, hingga pendataan rumah rusak agar warga. Tercatat 9.290 warga mengungsi dan ratusan rumah mengalami kerusakan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, mulai 15 hingga 28 Agustus 2026, untuk mempercepat koordinasi dan pengerahan sumber daya ke wilayah terdampak.
Adapun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto juga meminta pendataan rumah warga berjalan bersamaan dengan penanganan darurat agar pembangunan maupun perbaikan hunian dapat segera dilakukan.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” kata Suharyanto, dilansir dari laman resmi BNPB, Minggu (16/8/2026).
Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai, langkah pemerintah pada fase awal perlu diteruskan hingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupannya.
Menurut pria yang akrab disapa Hensa ini, perhatian terhadap warga terdampak tidak boleh berkurang setelah proses penyelamatan berlalu.
“Biasanya yang juga penting itu setelah hari-hari pertama. Jangan cepatnya hanya ketika semua mata sedang melihat. Pemulihan masyarakat juga harus dikawal sampai selesai,” kata Hendri dalam keterangan yang diterima.
Keberlanjutan penanganan, jelas Hensa, dapat diukur dari bantuan yang diterima warga serta perubahan kondisi yang mereka rasakan setelah gempa.
Karena itu, kehadiran pemerintah baginya tetap dibutuhkan ketika masyarakat mulai memperbaiki tempat tinggal dan berusaha menjalankan kembali aktivitas sehari-hari.
“Komunikasi pemerintah akan jauh lebih kuat kalau masyarakat melihat sendiri negara hadir. Tidak perlu terlalu banyak mengatakan pemerintah bekerja kalau memang kerja itu terlihat,” tutur Pengamat tersebut.
