PravadaNews – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat.
Heryawan memandang program ini sebagai instrumen strategis yang mampu menggerakkan roda perekonomian di lapisan bawah, terutama bagi pelaku usaha kecil dan sektor produksi pangan lokal.
Pria yang akrab disapa Aher ini menegaskan, implementasi MBG telah membuka peluang ekonomi baru yang signifikan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta para petani dan peternak di berbagai daerah.
Program ini dinilai menciptakan rantai pasok yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan hingga pengolahan dan distribusi makanan, sehingga memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan adanya permintaan yang stabil dari program MBG, para pelaku usaha kecil memiliki kepastian pasar yang selama ini kerap menjadi tantangan utama.
Di sisi lain, petani dan peternak lokal juga memperoleh manfaat berupa peningkatan serapan hasil produksi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
“Ini kan kesempatan bagi masyarakat UKM, bagi para petani sayur, petani buah, hingga peternak ayam dan petelur. Permintaannya jelas dan pasti akan terserap. Ini akan sangat menggairahkan perekonomian mereka,” ujar Aher dikutip dari dpr.go.id, Selasa (21/4/2026).
Politisi PKS ini menjelaskan, program MBG secara efektif memindahkan perputaran ekonomi yang biasanya berada di level atas, menjadi turun langsung ke masyarakat akar rumput.
Meskipun demikian, Aher mengakui tetap ada keluhan dan masukan dari para pemasok dan penyelenggara di lapangan. BAM pun berkomitmen menampung seluruh aspirasi tersebut untuk didiskusikan demi mencari titik keseimbangan baru.
“Ketika ekonomi berputar di kalangan masyarakat kecil, dampaknya akan melebar. Kesejahteraan bukan hanya dalam bentuk gizi bagi siswa, tapi juga kesejahteraan ekonomi bagi petani di lapangan yang produksinya terserap optimal,” tambah Aher.
Hal senada disampaikan oleh anggota BAM DPR RI Obon Tobroni melihat MBG sebagai kesempatan untuk membawa efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian warga lokal. Untuk itu, ia mendorong agar pasokan bahan baku dapur MBG mengutamakan hasil bumi dan keterlibatan UMKM setempat.
Obon menyoroti aspirasi dari para pedagang pasar dan UMKM yang ingin dilibatkan dalam rantai pasok program ini. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah mempertemukan pihak Pemda, BGN, dan UMKM agar standar kualifikasi menjadi jelas.
“Tentu MBG punya aturan sendiri, bagaimana sertifikasi halalnya, standar gizinya, dan lain-lain. Yang paling penting mereka ketemu dulu. Kalau UMKM sudah tahu aturannya dan merasa mampu memenuhi standar tersebut, silakan jalan,” jelas Obon.
Terkait pemanfaatan bahan pangan lokal, Obon sangat mendukung upaya tersebut selama kondisi geografis memungkinkan. Ia menekankan bahwa kriteria “warga lokal” dan “produk lokal” harus dimaksimalkan untuk menghidupkan perputaran uang di daerah.
“Enggak ada alasan, kriteria utamanya adalah pemberdayaan warga lokal. Kalau bicara Bekasi, produk yang ada di sini seperti kacang, ya pakai produk kita. Tapi kalau bicara kentang yang memang tidak bisa ditanam di Bekasi, ya boleh ambil dari luar. Intinya, apa yang bisa ditanam dan dihasilkan di Bekasi, itu yang harus ditindaklanjuti,” pungkas Obon.
