PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan ikut mengawasi penyaluran bantuan pemerintah bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan transparansi menjadi bagian penting dalam distribusi bantuan bencana. Pemerintah pusat telah melibatkan berbagai kementerian, lembaga, badan, serta pemerintah daerah dalam penanganan gempa.
“Saya kira sudah beberapa kali KPK melakukan kegiatan seperti itu,” ujar Setyo setelah memimpin upacara HUT ke-81 RI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026). Menurut dia, pengawasan diperlukan agar proses distribusi bantuan dapat dipertanggungjawabkan.
KPK akan melibatkan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dalam pengawasan tersebut. Tim KPK akan berinteraksi dengan pemerintah daerah di wilayah NTT yang terdampak gempa.
Pengawasan itu diarahkan untuk memastikan bantuan disalurkan sesuai peruntukannya. KPK juga ingin memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang terdampak bencana.
Setyo mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi bantuan pemerintah. Warga dapat memberikan informasi kepada KPK jika menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan.
“Masyarakat bisa memberikan informasi kepada KPK mana kala ada dugaan atau indikasi penyalahgunaan distribusi bantuan,” kata Setyo. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui saluran resmi KPK.
Setyo mengatakan setiap informasi yang diterima lembaganya akan melalui proses telaah. KPK kemudian melakukan pengkajian sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Setelah itulah baru nanti akan ada telaah, pengkajian, dan tindakan-tindakan lain untuk bisa meneruskan,” ujarnya. Kewenangan KPK tetap diarahkan pada pihak-pihak yang masuk dalam cakupan kewenangannya.
Pengawasan tersebut dilakukan ketika kebutuhan masyarakat terdampak gempa masih besar. Bantuan pemerintah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan mendukung pemulihan fasilitas publik.
BNPB sebelumnya mencatat 53 orang meninggal dunia akibat gempa NTT pada Sabtu (15/8/2026). Sebanyak 135 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat gempa bermagnitudo 7,7 tersebut.
BNPB juga mencatat 9.290 warga masih berada di sejumlah lokasi pengungsian. Kabupaten Sikka menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, yakni 3.356 orang, disusul Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 orang.
Di Sikka, sebanyak 1.356 warga mengungsi di GOR Samador. Sekitar 2.000 warga lainnya memilih mengungsi secara mandiri di 10 lokasi.
Kondisi tersebut membuat dukungan anggaran dan bantuan menjadi penting bagi pemerintah daerah. Selain memenuhi kebutuhan pengungsi, dukungan tersebut diperlukan untuk mempercepat pemulihan fasilitas publik yang rusak akibat gempa.
