PravadaNews – Fraksi PDIP meminta pemerintah memisahkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos pendidikan dalam RAPBN 2027. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/8/2026).
PDIP menilai anggaran pendidikan harus tetap memenuhi batas minimal 20 persen dari APBN. Fraksi tersebut juga meminta pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar gratis.
Perwakilan Fraksi PDIP Budi Sulistyono meminta pemerintah menjamin akses pendidikan dasar tanpa pungutan. Kebijakan itu mencakup jenjang SD, SMP, dan sederajat.
Menurut Budi, anggaran MBG tidak seharusnya masuk dalam perhitungan mandatory spending pendidikan. “Serta mengeluarkan alokasi MBG dari 20 persen anggaran pendidikan,” ujar Budi dikutip Rabu (19/8).
Pemerintah sendiri mengalokasikan Rp820,8 triliun untuk sektor pendidikan dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut mencakup berbagai program pendidikan dan program MBG.
Dari total alokasi itu, pemerintah menyiapkan sekitar Rp240,2 triliun untuk program MBG. Program tersebut dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Buku II Nota Keuangan mencatat anggaran MBG mencapai Rp240.201,5 miliar. Angka tersebut setara dengan Rp240,2 triliun untuk pelaksanaan program pada 2027.
Alokasi MBG tersebut menjadi salah satu komponen utama dalam anggaran yang berkaitan dengan pendidikan. PDIP meminta pos tersebut dihitung secara terpisah dari kewajiban anggaran pendidikan 20 persen.
Pemerintah menargetkan program MBG menjangkau 72,1 juta penerima manfaat pada 2027. Sasaran program terdiri atas siswa, prasiswa, ibu hamil atau menyusui, dan balita.
Usulan PDIP disampaikan saat DPR membahas pandangan umum fraksi terhadap RUU APBN 2027. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
PDIP juga menekankan pentingnya pemenuhan belanja pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Fraksi tersebut mengaitkannya dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa biaya.
Budi menyatakan pemerintah perlu memastikan pendidikan dasar dapat diakses masyarakat secara gratis. Ia memasukkan SD, SMP, dan satuan pendidikan sederajat dalam usulan tersebut.
Dengan usulan itu, PDIP meminta pemerintah memisahkan perhitungan anggaran MBG dari mandatory spending pendidikan. Sementara itu, RAPBN 2027 tetap mencatat alokasi Rp240,2 triliun untuk program MBG melalui BGN.
