PravadaNews – Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bukan satu-satunya strategi menghadapi potensi cuaca ekstrem. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan dalam melindungi masyarakat.
“OMC kita dukung sebagai langkah antisipasi. Tetapi kesiapsiagaan Jakarta tidak boleh berhenti di rekayasa cuaca,” ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Khoirudin dalam keterangannya, dikutip Senin (24/8/2026).
OMC, kata Khoirudin, ditempatkan sebagai langkah mitigasi yang memang perlu dilakukan. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakata juga harus memperkuat sistem peringatan dini, kesiapan BPBD, dan koordinasi ditingkat kecamatan hingga RT/RW.
Khoirudin mengingatkan, gangguan cuaca di Jakarta dapat berdampak langsung terhadap aktivitas warga. Hujan deras berpotensi memicu genangan, pohon tumbang, gangguan transportasi hingga terganggunya pelayanan publik.
Karena itu, Khoirudin meminta kepastian jalur komunikasi darurat berjalan cepat. Masyarakat secepatnya bisa menerima informasi dari pemerintah. Laporan masyarakat mengenai kondisi di lapangan harus langsung ditindaklanjuti. “Yang kita butuhkan adalah respons cepat,” tutur Khoirudin.
Selain itu, pemeriksaan secara berkala kesiapan personel dan peralatan penanganan bencana. Pompa, perahu evakuasi, kendaraan operasional dan perangkat komunikasi harus siap, sebelum terjadi kondisi darurat.
Khoirudin menegaskan, DPRD akan terus mengawasi kesiapsiagaan Pemprov DKI menghadapi potensi gangguan keselamatan masyarakat. “Jakarta sebagai kota global harus punya sistem penanganan bencana yang modern dan responsif,” kata Khoirudin .
Menurut politisi PKS itu, predikat kota global tidak cukup diukur dari kemajuan infrastruktur dan teknologi. Kemampuan pemerintah merespons keadaan darurat dan melindungi warga juga menjadi ukuran penting.
“Ketika warga menghadapi kondisi darurat, pemerintah harus hadir dengan cepat,” pungkas Khoirudin.
