PravadaNews – Ketergantungan Indonesia terhadap energi impor kembali menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Minyak dan LPG yang selama ini masih harus didatangkan dari luar negeri menjadi tantangan tersendiri bagi negara untuk mewujudkan sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat menghentikan impor minyak dan LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Target tersebut menjadi bagian dari ambisi pemerintah membangun kemandirian energi sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat dipenuhi dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki di dalam negeri.
“Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya. Begitu juga dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus,” ujar Presiden Prabowo saat meluncurkan Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Presiden menilai kombinasi berbagai sumber energi tersebut diperlukan untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia.
“Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak!” kata Kepala Negara.
Kepala Negara juga menargetkan penghentian impor LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Kita tidak boleh impor lagi, insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo kemudian meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan target tersebut dapat dilaksanakan.
Kemudian Menteri Bahlil menyatakan siap menjalankan arahan Presiden.
Sementara itu, pembangunan PLTS 100 GWp ditargetkan rampung dalam tiga tahun. Presiden bahkan membuka peluang agar target tersebut dapat dicapai dalam dua tahun.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Pengembangan energi surya juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
