PravadaNews – Hak asasi manusia bukan sekadar istilah yang hadir dalam dokumen hukum atau ruang-ruang diskusi formal.
Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman mengenai HAM menjadi bagian penting untuk membangun masyarakat yang mampu menghormati martabat dan hak setiap orang.
Kesadaran tersebut dinilai perlu terus diperkuat agar penghormatan terhadap HAM tidak berhenti sebagai konsep, tetapi benar-benar tercermin dalam kehidupan bermasyarakat.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan pentingnya memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia.
Menurut Mugiyanto, penghormatan HAM merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, sekaligus memenuhi martabat setiap manusia.
Pemenuhan hak tersebut menjadi fondasi penting agar setiap orang dapat menjalani kehidupan secara bermartabat dan memperoleh penghormatan atas hak-haknya.
“Hak asasi manusia adalah memanusiakan manusia. Bagaimana menjaga martabat kemanusiaan, memastikan bahwa martabatnya sebagai manusia dijaga, dilindungi dan dipenuhi,” kata Mugiyanto di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Mugiyanto menegaskan, martabat manusia tidak boleh dikurangi karena tindakan tersebut dapat merendahkan nilai kemanusiaan seseorang. Menurutnya, penghormatan terhadap martabat manusia harus dijaga melalui pemenuhan dan perlindungan hak asasi setiap individu.
“Tidak boleh dikurangi. Karena kalau dikurangi, martabat dia sebagai manusia berkurang,” ujar Mugiyanto menegaskan.
Mugiyanto juga menyebut nilai-nilai HAM bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, termasuk Sulawesi Utara. Ia menilai penghormatan HAM telah menjadi bagian dari karakter masyarakat di daerah tersebut.
“Hak asasi manusia sudah menjadi DNA-nya Sulawesi Utara. No debate, no question. Hak asasi manusia sudah menjadi roh dari Sulawesi Utara,” ujar Mugiyanto.
Diketahui, kegiatan penguatan kapasitas HAM tersebut diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai unsur masyarakat Sulawesi Utara. Acara digelar Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem masyarakat sadar HAM.
Mangatas menilai sinergi berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
“Kami memperkuat kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kerja sama juga melibatkan Pemkab Minahasa, Universitas Sam Ratulangi Manado, dan Universitas Negeri Manado,” kata Mangatas.
