PravadaNews – Jutaan ton cadangan beras pemerintah belum sepenuhnya membuat harga di pasar stabil. Kondisi tersebut membuat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta penjelasan terkait hambatan penyaluran beras dari stok pemerintah hingga sampai ke masyarakat.
Tomsi mempertanyakan kenaikan harga beras di sejumlah wilayah meski Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog masih berada pada level 4,69 juta ton.
“Stok kita banyak tetapi harga beras naik, tolong jawab dengan tegas di mana letak permasalahannya dan upayanya yang singkat seperti apa,” tegas Tomsi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Kamis (17/9/2026).
Diketahui, kenaikan harga beras teridentifikasi terjadi di 136 kabupaten/kota. Kondisi ini membuat pemerintah meminta penjelasan mengenai perbedaan antara ketersediaan stok nasional dengan harga yang terbentuk di tingkat pasar.
Salah satu kenaikan harga terlihat dari pantauan redaksi di Pasar Kemiri Depok pada Selasa (8/9). Beras Petruk tercatat dijual Rp13.500 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.000 per liter, sementara Ramos Cianjur dijual Rp13.000 per liter, Jeruk Garut Rp14.000 per liter, Pandan Wangi Rp15.000 per liter, dan Ketan Solo Rp21.000 per liter.
Menanggapi hal itu, Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal menjelaskan stok beras medium pemerintah masih tersedia di berbagai gudang Bulog dan dapat disalurkan melalui program intervensi.
“Kalau di Bulog, stok beras medium tersedia di setiap gudang kita untuk konsumsi masyarakat. Beras medium tersebut tersedia dan bisa kita salurkan melalui dua saluran. Pertama melalui SPHP, dan kedua melalui bantuan pangan untuk konsumsi masyarakat pada segmen tersebut,” ujar Andi dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, posisi cadangan beras pemerintah (CBP) turun sekitar 500 ribu ton sejak awal hingga pertengahan September setelah pemerintah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebelumnya, stok CBP masih berada di atas 5,2 juta ton.
Realisasi SPHP hingga September disebut telah mencapai 95,22% dari target 828 ribu ton. Pemerintah kemudian menyiapkan tambahan alokasi SPHP beras medium sebesar 1 juta ton untuk menjaga pasokan hingga akhir tahun dan dapat berlanjut sampai Maret 2027.
Menurut Andi, persoalan harga juga berkaitan dengan ketersediaan pasokan dari industri dan penggilingan yang berperan sebagai penyangga sebelum beras masuk ke pasar.
“Namun, penting juga bagi kita untuk mengetahui titik-titik tertentu di mana pelaksanaannya harus dilakukan bersama-sama dengan teman-teman pemerintah daerah,” tutur Andi.
Andi mengatakan, pemerintah daerah dan Satgas Pangan perlu melakukan pemantauan di wilayah yang mengalami kenaikan harga agar intervensi dapat dilakukan sesuai kebutuhan, termasuk menentukan lokasi serta jumlah pasokan yang harus disalurkan.
Selain SPHP, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,4 juta penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan September, penyaluran tersebut mencapai 55,36% atau sekitar 552 ribu ton.
Bulog menyebut dampak intervensi melalui bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat terlihat dalam kurun waktu sekitar satu minggu setelah distribusi dilakukan, terutama apabila penyaluran Bulog berjalan bersamaan dengan keluarnya pasokan dari penggilingan dan industri.
