PravadaNews – Komisi V DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut persoalan kecelakaan transportasi laut yang terjadi di Indonesia. Panja tersebut akan mendalami penyebab kecelakaan sekaligus mengevaluasi pengawasan sektor transportasi laut.
Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan pembentukan Panja akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan persetujuan seluruh fraksi dan pimpinan DPR.
“Komisi V akan bentuk Panja dalam waktu dekat, nanti Panja tersebut perlu persetujuan seluruh fraksi dan pimpinan DPR. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, sehingga kita mengetahui apa sebetulnya persoalan terkait transportasi,” kata Lasarus dikutip Selasa (22/9/2026).
Menurut Lasarus, Panja dibutuhkan agar Komisi V dapat mendalami persoalan kecelakaan transportasi laut secara lebih luas. Panja juga memiliki ruang untuk memanggil berbagai pihak yang dinilai diperlukan dalam proses pendalaman.
“Kalau kami mau mengurai satu persatu supaya nanti boleh memanggil banyak pihak dalam konteks pendalaman mencari tahu sebab kecelakaan ini menjadi alasan kami akan bentuk panja, karena panja ruang gerak kami lebih dalam gitu loh untuk bisa mendalami,” terang Lasarus.
Lasarus menilai kecelakaan kapal laut yang berulang menunjukkan adanya persoalan dalam pengawasan. Lasarus menyoroti peran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam memastikan keselamatan transportasi laut.
Komisi V DPR, kata Lasarus, ingin mengetahui pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sektor transportasi laut. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat apakah SOP yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan.
“Ada yang perlu kami urai soal SOP yang sudah ada dilaksanakan atau tidak oleh Kementerian Perhubungan,” tegas Lasarus.
Lasarus juga menilai pencopotan Direktur Jenderal Perhubungan Laut belum tentu menyelesaikan persoalan transportasi laut. Menurut Lasarus, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap kondisi di pelabuhan.
“Apakah pencopotan Dirjen Hubla itu bisa menyelesaikan masalah? Belum tentu. Saya kira Kementerian Perhubungan perlu untuk melakukan evaluasi di pelabuhan,” tegas Lasarus.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud. Pergantian tersebut disebut sebagai bagian dari evaluasi dan penyegaran di lingkungan Kemenhub pada sektor transportasi laut.
Pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Farida Makhmudah membenarkan adanya pergantian tersebut. Farida mengatakan Kemenhub telah menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan Masyhud.
“Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt-nya. Jadi bukan hanya di Dirjen Hubla tapi juga di Kepala BPSDMP (yang pergantian),” kata Farida dilansir Jumat (18/9/2026).
Rencana pembentukan Panja Komisi V muncul di tengah penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8. Kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin itu mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu (13/9/2026) saat menghadapi cuaca buruk.
Berdasarkan perkembangan terbaru Basarnas, sebanyak 121 korban telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dalam keadaan selamat dan 13 orang meninggal dunia.
Kepala Basarnas M. Syafii menyebut jumlah manifes KM Virgo Transport 8 mencapai 243 orang. Dengan demikian, masih terdapat 122 orang yang dalam pencarian.
“Jumlah manifes sebanyak 243 orang, korban ditemukan 121 orang, selamat 108 orang, meninggal dunia 13 orang, dalam pencarian 122 orang,” kata Syafii dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
