Pravadanews – Ancaman kekeringan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan nasional. Upaya mitigasi juga sudah dilakukan untuk memastikan dampak kekeringan terhadap lahan pertanian tidak mengganggu produksi pangan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memperkirakan luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan mencapai 50.000 hektare. Angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya sekitar 30.000 hektare yang disampaikan tiga bulan lalu.
“Bukan, bukan. 30.000 itu tiga bulan lalu, perkiraan sekarang maksimal itu 50.000,” kata Amran di Jakarta, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Meskipun begitu, Amran menilai kondisi tersebut masih relatif aman apabila dibandingkan dengan perkiraan total luas lahan yang mencapai 11 juta hektare hingga akhir tahun.
“Jadi kecil, sangat aman,” kata Amran.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, Kementerian Pertanian menjalankan sejumlah program yang menjaga ketersediaan air dan produktivitas lahan pertanian.
Program tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan irigasi, pompanisasi, serta optimalisasi lahan atau Opla. Pemerintah juga menyalurkan benih yang dinilai mampu bertahan dalam kondisi kekeringan.
“Kan kita irigasi jalan, pompanisasi jalan, irpom jalan, Opla jalan. Semua jalan. Dan benih yang tahan kekeringan kita kirim,” kata Amran.
Selain benih tahan kekeringan, pemerintah juga menggunakan benih dengan produktivitas tinggi untuk membantu petani mempertahankan hasil panen di tengah tantangan kondisi cuaca.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap pasokan pangan nasional.
Meski demikian, perkembangan luas lahan terdampak kekeringan masih perlu dipantau untuk efektivitas langkah mitigasi yang dijalankan pemerintah.
