PravadaNews – Di tengah pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tertinggal dari kredit perbankan nasional, program PROMISE II IMPACT telah membuka akses layanan keuangan formal bagi 25.378 pelaku usaha.
Capaian itu diumumkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam acara penutupan fase kedua sekaligus peluncuran fase ketiga program di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Total pembiayaan dan tabungan formal yang difasilitasi mencapai Rp584,3 miliar.
Manajer Proyek PROMISE II IMPACT ILO, Djauhari Sitorus, mengatakan program yang didukung Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) sejak Maret 2023 tersebut bertujuan memperluas akses keuangan untuk mendukung pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
“Jadi, mungkin kalau saya boleh sedikit memberikan gambaran besar bahwa dalam proyek ini, memang intinya adalah bagaimana mendorong penciptaan sistem keuangan yang lebih inklusif, sebagai bagian dari upaya mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Djauhari saat ditemui di Pullman Hotel, Jakarta.
Untuk mendukung tujuan ini, ILO juga memberikan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan kepada lebih dari 2.300 pelaku usaha, dengan keterlibatan perempuan mencapai lebih dari 40 persen dari seluruh peserta.
Selain pendampingan UMKM, Djauhari menjelaskan ILO membantu digitalisasi enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR), termasuk memperbarui sistem inti perbankan dan sistem pengajuan kredit untuk mempercepat pelayanan kepada nasabah.
“Dengan loan origination system yang lebih canggih dan digital, proses persetujuan kredit itu menjadi sangat cepat. Yang tadinya bisa seminggu atau dua minggu, bisa menjadi dua atau tiga hari,” jelas Djauhari.
Sementara itu, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), M. Ismail Riyadi, menyambut program tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM di daerah.
Menurut Ismail, pendekatan yang menggabungkan pembiayaan, pendampingan usaha, dan digitalisasi dapat mendukung penguatan layanan keuangan bagi kelompok usaha yang membutuhkan pembiayaan formal.
“Dan saya rasa upaya ini sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh OJK dan pemerintah untuk terus mendorong penguatan inklusi keuangan, khususnya memperluas akses pembiayaan kepada segmen-segmen tertentu, terutama UMKM,” ungkap Ismail dalam kesempatan yang sama.
Dalam pelaksanaannya, Ismail menyebut OJK telah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendorong akses pembiayaan, termasuk bagi sektor usaha prioritas.
Meski akses keuangan terus diperluas, pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan masih perlu diperkuat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%, sedangkan literasi keuangan sebesar 69,57%.
Adapun data OJK pada Agustus 2026 menunjukkan kredit UMKM tumbuh 2,32% secara tahunan, meningkat dari 1,62% pada Juli 2026, tapi masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 13,65%.
Ke depan, Ismail berharap pendekatan pembiayaan dari hulu ke hilir dan pendampingan digital dalam PROMISE II IMPACT dapat diterapkan melalui TPAKD di daerah lain untuk memperluas kredit produktif dan meningkatkan kesejahteraan keuangan pelaku UMKM.
