PravadaNews – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat dan perlindungan satwa liar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Selly, upaya penanggulangan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus melindungi warga dari paparan asap dan menjaga ekosistem hutan.
Selly mengatakan, kebakaran hutan menimbulkan dampak yang lebih luas daripada kerusakan lahan. Bencana tersebut juga mengancam habitat, sumber pakan, serta ruang hidup berbagai jenis satwa liar.
“Yang terbakar bukan hanya pohon dan lahan. Ada habitat yang hilang, sumber pakan yang musnah, dan satwa liar yang kehilangan ruang hidupnya,” ujar Selly di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII itu menilai dampak karhutla terjadi secara berlapis. Selain mengancam kesehatan masyarakat akibat asap, kebakaran juga mengganggu aktivitas ekonomi dan merusak habitat flora serta fauna.
Menurut Selly, vegetasi hutan yang terbakar dapat menghilangkan sumber pangan dan tempat berkembang biak satwa liar. Kondisi tersebut membuat satwa berisiko kehilangan tempat berlindung, berpindah ke permukiman warga, hingga terjebak dalam kepungan api dan asap.
“ Kita tidak boleh hanya menghitung berapa hektare lahan terbakar, tetapi juga harus menilai apa yang hilang dari ekosistem tersebut dan bagaimana memulihkannya,” kata Selly.
Untuk mengatasi dampak tersebut, Selly meminta pemerintah memasukkan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam strategi penanggulangan karhutla. Langkah itu dapat dilakukan melalui pemetaan kawasan ekologis yang rentan, penyelamatan satwa terdampak, serta pemulihan habitat setelah kebakaran.
Di sisi lain, Selly menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat yang terdampak asap, terutama kelompok rentan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan dan kepastian evakuasi bagi warga yang berada di kawasan berbahaya.
Selly menegaskan, respons pemerintah harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat di lapangan. Ketika pemerintah daerah mulai kewalahan menangani karhutla, dukungan tambahan dan kecepatan respons menjadi hal yang diperlukan.
“Ketika pemerintah daerah mulai kewalahan, yang dibutuhkan adalah tambahan kapasitas dan kecepatan respons, bukan menunggu perdebatan status selesai,” ucap Selly.
Selly menambahkan, warga yang terpapar asap membutuhkan layanan kesehatan, sementara kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus. Masyarakat yang berada di kawasan berbahaya juga harus memperoleh kepastian mengenai proses evakuasi.
Selly menilai penetapan status bencana nasional dan pengerahan bantuan pemerintah pusat merupakan dua hal yang tidak seharusnya dipertentangkan. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan penanganan dan kapasitas masing-masing daerah.
Selly juga meminta pemerintah mengevaluasi perkembangan titik api dan luas wilayah yang terbakar secara berkala. Evaluasi tersebut perlu mencakup sebaran asap, dampak kesehatan, jumlah masyarakat terdampak, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi.
Hasil evaluasi itu, lanjut Selly, dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan personel dan peralatan pemadaman. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan untuk penyelamatan satwa dan pemulihan ekosistem terdampak karhutla.
