PravadaNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong penggunaan transportasi publik rendah emisi sebagai upaya mengurangi polusi udara. Salah satu caranya, yakni elektrifikasi armada bus Transjakarta dengan pembiayaan senilai Rp 5,07 triliun.
Program tersebut menjadi bagian dari kerja sama strategis antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, elektrifikasi armada menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat peralihan menuju transportasi publik rendah emisi.
“Karena memang diharapkan di tahun 2029 seluruh bus kita itu sudah menggunakan bus elektrik. Dan Jakarta hanya untuk transportasinya nantinya hanya ada bus elektrik, hidrogen, atau hybrid,” ujar Pramono dalam keterangan, dikutip Selasa (13/10/2026).
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, elektrifikasi diperlukan untuk mengoptimalkan pengurangan polusi udara. Saat ini, sebanyak 500 bus listrik telah beroperasi untuk melayani penumpang Transjakarta.
Sementara itu, jumlah armada Transjakarta yang menjadi bagian dari kebutuhan elektrifikasi mencapai 3.782 unit. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan pengembangan penggunaan teknologi hidrogen dan hybrid sebagai bagian dari upaya mencapai target transportasi rendah emisi.
“Dan kalau itu sudah bisa diwujudkan, sebenarnya hampir 100 persen bus kita itu bus elektrik, hybrid, dan hidrogen. Karena sebentar lagi akan ada bus hidrogen dan juga hybrid,” kata Pramono.
Adapun dukungan pembiayaan senilai Rp 5,07 triliun tersebut melibatkan Bank DKI dan Jamkrida bersama PT Transportasi Jakarta. Namun, rincian mengenai porsi pembiayaan masing-masing pihak, tahapan pencairan dana, serta mekanisme pengembalian pembiayaan belum dijelaskan secara rinci.
