PravadaNews – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Netty mendesak pemerintah mengevaluasi upaya pencegahan kebakaran agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api.
Netty mengatakan, evaluasi diperlukan terutama di wilayah yang berulang kali menghadapi ancaman karhutla. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi sekaligus mengurangi risiko paparan asap terhadap masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Netty, sebanyak 174.694 warga mengalami ISPA akibat karhutla pada periode Agustus hingga 21 September 2026. Kasus tersebut tercatat di tujuh provinsi prioritas, termasuk Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
“Pemadaman memang penting, tetapi pencegahan tidak boleh tertinggal. Kita perlu memastikan kesiapsiagaan berjalan sebelum kebakaran meluas dan masyarakat terpapar asap dalam waktu lama,” ujar Netty dalam keterangannya, dikutip Rabu (14/10/2026).
Menurut Netty, dampak kesehatan tersebut menunjukkan pentingnya pengendalian karhutla secara terencana dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi sejak dini agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak berkepanjangan bagi masyarakat.
Netty menilai, upaya pencegahan harus mencakup pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, serta penyediaan sarana penanganan yang memadai. Penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan juga perlu dilakukan untuk menekan risiko kebakaran berulang.
“Upaya pemadaman, pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus dilakukan secara terpadu agar kebakaran tidak terus berulang,” tutur legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
Selain penguatan pencegahan, Netty meminta koordinasi lintas sektor ditingkatkan. Pemerintah daerah, petugas pemadam, dan pihak terkait perlu memastikan kesiapsiagaan berjalan efektif, terutama di kawasan yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Netty juga mengapresiasi petugas gabungan dan relawan yang terus berupaya memadamkan api di lapangan. Namun, Netty mengingatkan keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari pemadaman, melainkan juga dari kemampuan mencegah kebakaran kembali terjadi.
“Pemerintah perlu memastikan pencegahan dilakukan sejak dini, didukung sarana yang memadai, serta disertai evaluasi terhadap efektivitas penanganan di wilayah rawan,” tegas Netty.
Netty menambahkan, evaluasi berkala diperlukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan pelaksanaan pencegahan di lapangan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan strategi penanganan di wilayah rawan karhutla.
Netty menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Upaya pengendalian perlu diarahkan untuk mengurangi kebakaran berulang sekaligus menekan dampak paparan asap terhadap warga.
“Dengan langkah pencegahan yang konsisten dan koordinasi yang kuat, penanganan Karhutla diharapkan tidak hanya merespons kebakaran yang terjadi, tetapi juga menekan potensi dampaknya sejak awal,” pungkas Netty.
