PravadaNews – Di tengah ancaman kerusakan hutan, perambahan kawasan, hingga berbagai praktik ilegal yang menggerogoti kekayaan alam Indonesia, kehadiran aparat penjaga hutan menjadi garda penting dalam mempertahankan kelestarian lingkungan.
Tantangan di lapangan menuntut personel yang tidak hanya memiliki ketahanan fisik, tetapi juga disiplin, keterampilan, dan kesiapan menghadapi berbagai risiko saat menjalankan tugas.
Di tengah kebutuhan tersebut, sebanyak 586 Polisi Kehutanan (Polhut) resmi menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Polhut Tahun 2026, menandai babak baru pengabdian mereka dalam menjaga hutan Indonesia.
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol. Herry Heryawan menyebut, ratusan personel tersebut telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sehingga siap menjalankan tugas.
Bekal yang diperoleh selama diklat diharapkan menjadi fondasi bagi para Polhut untuk menghadapi tantangan pengamanan kawasan hutan sekaligus memperkuat upaya perlindungan sumber daya alam.
Kini, setelah melewati proses pembentukan, mereka bersiap mengemban tanggung jawab besar menjaga hutan agar tetap lestari dan terlindungi dari berbagai ancaman.
“Hari ini 586 personel telah menyelesaikan pendidikan sebagai bagian dari penguatan kapasitas Polhut yang dilakukan secara bertahap. Mereka harus hadir, menjaga setiap tapak hutan dengan keberanian untuk mencegah, menghadapi berbagai bentuk gangguan, dan kejahatan kehutanan,” ujar Herry dikutip, Sabtu (17/10/2026).
Diklat tersebut berlangsung selama 60 hari di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Kehutanan dan Polri sejak Agustus 2026.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan, tugas Polhut dimulai setelah mereka kembali bertugas.
Dwi menilai, peningkatan kemampuan personel harus berdampak pada perlindungan hutan.
“Enam puluh hari pendidikan telah selesai, tetapi tugas sesungguhnya dimulai ketika saudara-saudara kembali ke tapak. Penambahan personel dan peningkatan kapasitas Polhut harus menghasilkan perubahan nyata terhadap perlindungan hutan,” ujar Dwi.
Sebanyak 586 Polhut tersebut berasal dari Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selama Diklat, mereka mendapat pengetahuan perlindungan dan pengamanan hutan serta kemampuan lapangan.
Para peserta juga mendapat pembentukan karakter sebagai aparat yang disiplin, berintegritas, profesional, dan humanis.
Mereka turut dibekali kemampuan berkolaborasi serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Selain itu, pembekalan teknologi meliputi sistem informasi geografis, pemantauan berbasis spasial, dan pesawat nirawak atau drone.
Teknologi tersebut digunakan untuk mendukung deteksi dini, pemantauan kawasan, dan pengumpulan informasi.
Setelah kembali bertugas, para Polhut diharapkan memperkuat pencegahan dan patroli kawasan hutan.
Mereka juga mendukung pengamanan kawasan, penegakan hukum, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
