PravadaNews – Di balik setiap porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersaji di meja makan anak-anak Indonesia, tersimpan peluang ekonomi yang dapat menggerakkan kehidupan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut kini juga membuka jalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, BUMDes, petani, hingga peternak untuk menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional.
Dari hasil panen petani, produksi peternak, hingga aktivitas usaha masyarakat setempat, MBG berpotensi menghadirkan perputaran ekonomi yang lebih luas, sekaligus membuka kesempatan bagi produsen lokal untuk tumbuh bersama program pemerintah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Keterlibatan pelaku usaha dan produsen pangan daerah dinilai menjadi bagian penting dalam membangun rantai pasok yang saling menguatkan.
Dengan demikian, manfaat program ini diharapkan tidak berhenti pada makanan bergizi yang diterima penerima manfaat, tetapi turut mengalir kepada masyarakat yang berada di balik proses penyediaan pangan.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Sudaryono, kebutuhan pangan untuk MBG membuka peluang pasar bagi pemasok lokal.
Mereka dapat terlibat dalam penyediaan produk hingga distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Petani dan peternak dapat memasok bahan pangan, sedangkan koperasi berperan menghimpun produk anggotanya.
UMKM dan BUMDes juga berpeluang terlibat dalam penyediaan serta distribusi kebutuhan pangan.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat,” ujar Sudaryono.
Sudaryono menekankan, pentingnya memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
“Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ucap Sudaryono.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026 mencatat 63.608 pemasok terlibat dalam program MBG di 37 provinsi.
Sebanyak 52.689 pemasok atau 82,83 persen di antaranya merupakan UMKM.
Selain UMKM, terdapat 9.388 pemasok dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.
Data tersebut menunjukkan besarnya keterlibatan usaha lokal dalam mendukung kebutuhan pangan program nasional.
Selain melibatkan pemasok, MBG juga didukung pegawai dan relawan dalam jumlah besar.
Data BGN hingga September 2026 mencatat 1.027.998 pegawai dan relawan aktif, terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan.
Dari sisi layanan, BGN mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II per 9 Oktober 2026.
Data tersebut mencakup 433.571 kelompok penerima manfaat dan 57.491.334 penerima manfaat.
Sementara itu, realisasi anggaran hingga September 2026 mencapai Rp149,79 triliun.
Pada periode yang sama, cakupan penerima manfaat tercatat sebanyak 53.906.576 orang.
Angka penerima manfaat tersebut menggunakan periode pencatatan berbeda.
Besarnya jangkauan layanan sekaligus menunjukkan kebutuhan pasokan pangan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.
Untuk memperluas manfaat ekonomi, kemitraan dengan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes perlu diperkuat.
Evaluasi juga diperlukan untuk mengukur perubahan omzet usaha, pendapatan produsen, serta pemerataan kesempatan usaha di berbagai daerah.
Sudaryono menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh luasnya jangkauan layanan.
Program ini juga diharapkan mampu membangun rantai pasok yang memberi ruang bagi usaha masyarakat untuk berkembang.
