PravadaNews – Di tengah upaya mempersempit kesenjangan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat, akses terhadap dukungan keuangan menjadi salah satu kunci untuk membuka peluang hidup yang lebih baik.
Petani yang mengandalkan hasil panen, nelayan yang bergantung pada kondisi laut, hingga keluarga berpenghasilan rendah di pelosok negeri membutuhkan dukungan nyata agar mampu bertahan sekaligus meningkatkan taraf hidup.
Di tengah tantangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran dana sekitar Rp400 triliun untuk menjangkau 28 juta keluarga di Indonesia.
Program ini diarahkan untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah, warga pedesaan, hingga penduduk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan harapan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas hingga ke wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses ekonomi.
“Rencana kita, sasaran kita, InsyaAllah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun. Kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, daerah-daerah terpencil, daerah-daerah tertinggal dan di daerah-daerah perkotaan yang mereka berpenghasilan rendah,” ujar Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Ini nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga, 28 juta keluarga,” tambah Prabowo.
Presiden menegaskan kekuatan ekonomi Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kesejahteraan rakyat kita, kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” ujar Presiden.
Kepala Negara menyebut peningkatan kesejahteraan harus dirasakan petani, nelayan, pedagang di pasar, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perhatian juga perlu diberikan kepada para ibu yang turut berjuang membantu perekonomian keluarga.
Prabowo menilai, Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan tersebut.
Orang nomor satu di Indonesia ini mengungkapkan, terdapat lima konsesi yang berdasarkan kajian memiliki cadangan bernilai hingga Rp5.400 triliun.
“Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah. Tapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya, sekarang tinggal kita pemerintah,” ujar Prabowo.
Karena itu, Prabowo meminta pemerintah pusat dan daerah memahami tanggung jawabnya dalam mengelola kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat.
Prabowo juga mengingatkan agar pemberian konsesi dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan pihak yang menerima izin untuk mengelolanya.
“Pemerintah itu bekerja untuk rakyat, karena itu kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi, kita harus teliti. Yang kita percayakan konsesi itu, dia bener punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” ujar Prabowo.
