PravadaNews – Kenaikan harga beras selama musim kemarau mendorong pemerintah memastikan kecukupan pasokan hingga Juli 2027 sekaligus mempercepat penyaluran beras murah.
Hal ini diungkap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat koordinasi pangan di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurut Amran, perkiraan ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 25 juta ton.
Amran menyebut, produksi dalam negeri menjadi tumpuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras tanpa mengandalkan impor selama dua tahun terakhir.
“Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insyaallah stok kita aman, aman sampai Juli tahun depan untuk beras. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Amran saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta.
Sekitar 10 juta ton dari perkiraan tersebut, jelasnya, berasal dari potensi hasil panen padi yang masih berada di sawah atau standing crop.
Selain itu, sekitar 10 juta ton lainnya diperkirakan berada di rumah tangga serta sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).
Sedangkan Perum Bulog menguasai sekitar 4,5 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dengan demikian, ketiga komponen ini mencapai sekitar 24,5 juta ton atau dibulatkan menjadi 25 juta ton.
Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, Amran memperkirakan pasokan tersebut cukup untuk 10 bulan.
Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan program optimalisasi lahan (oplah) guna mengantisipasi kekeringan.
“Jadi, yang ini tidak perlu dikhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih yang tahan kekeringan,” ujar Amran.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga beras mulai naik selama musim kemarau.
Zulhas menilai, kenaikan ini tetap memberatkan pengeluaran rumah tangga. Karenanya, pemerintah mempercepat kebijakan penyaluran beras murah yang telah diputuskan sejak September 2026.
Kebijakan tersebut dijalankan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menyediakan beras medium dengan harga lebih terjangkau di tingkat konsumen.
“Oleh karena itu, kita sudah putuskan juga dulu di September, tapi ini dipercepat. Dipercepat, SPHP yang di pasaran Rp15.000, Bulog menjual Rp12.500,” ungkap Zulhas.
Sebagai informasi, harga Rp12.500 per kilogram hanya berlaku di Zona I. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP sebesar Rp13.100 per kilogram di Zona II dan Rp13.500 di Zona III.
Bapanas mencatat penyaluran beras SPHP sepanjang Maret hingga Selasa (20/10) mencapai 912,38 ribu ton. Beras itu dipasarkan melalui sejumlah saluran, termasuk pedagang pasar rakyat, kegiatan pangan murah, dan jaringan penjualan Bulog.
