PravadaNews – Sekolah Rakyat kini menjangkau sekitar 45 ribu siswa dari keluarga miskin menjelang rencana peresmian gedung permanen yang dipusatkan di Makassar.
Program pendidikan gratis berasrama tersebut membuka kesempatan belajar bagi anak-anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, Abdul Muis, menyampaikan perkembangan jumlah siswa yang meningkat dibandingkan awal penyelenggaraan program.
“Ada sekitar 15.000, dan mungkin saat ini sudah ada 45.000. Sebanyak 45.000 itu dari mana? Dari desil 1 dan desil 2,” ungkap Muis dalam kegiatan OJK Digiclass Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Desil satu dan dua dikenal sebagai kelompok 20% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok tersebut menjadi sasaran utama penerimaan siswa Sekolah Rakyat.
Seiring bertambahnya peserta didik, Muis menyebut jumlah Sekolah Rakyat meningkat dari 166 lokasi pada 2025 menjadi sekitar 180 lokasi pada 2026. Pemerintah juga tetap melanjutkan sekolah rintisan sambil menyiapkan fasilitas permanen.
Menurut Muis, program ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kebijakan itu juga berkaitan dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Selain menambah sekolah, Muis menekankan pentingnya menjangkau anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Perluasan tersebut, jelasnya, ditujukan agar keluarga yang selama ini sulit mengakses pendidikan turut memperoleh kesempatan.
“Kuncinya apa, Ibu? Pertama, memuliakan wong cilik. Kalau bahasa Pak Presiden adalah membuat orang kecil tersenyum, atau wong cilik iso gemuyu. Kemudian, menjangkau yang belum terjangkau dan memungkinkan yang tidak mungkin,” ujar Muis.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan lebih dari 44 ribu siswa telah mengikuti pendidikan di 182 lokasi Sekolah Rakyat per 20 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 lokasi telah menggunakan gedung permanen.
Saifullah mengungkapkan, Sekolah Rakyat juga menerima anak-anak yang belum pernah bersekolah maupun sempat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Karenanya, penerimaan siswa tidak menggunakan tes akademik.
Sebagai gantinya, siswa menjalani masa penyesuaian belajar selama lebih dari tiga bulan sesuai kebutuhan masing-masing. Sekolah juga menyediakan fasilitas penunjang, mulai dari laboratorium, perpustakaan, hingga perangkat pembelajaran digital.
Selain pendidikan bagi anak, Saifullah mengatakan pemerintah mendorong orang tua siswa mengikuti program pemberdayaan sesuai kebutuhan keluarga.
Dukungan ini mencakup pelatihan dan bantuan usaha agar keluarga memiliki sumber penghasilan yang lebih mandiri.
“Seluruh orang tua siswa Sekolah Rakyat kita masukkan juga dalam program pemberdayaan pemerintah, tidak hanya di Kemensos. Jadi yang di Kemensos memberikan dukungan rintisan. Sementara nanti akan diteruskan oleh Kementerian lain. Nanti siswanya lulus, orang tuanya diharapkan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata pria yang akrab disapa Gus ipul, Selasa (20/10).
