PravadaNews – Semangat Sumpah Pemuda tak hanya bergema dalam upacara peringatan, tetapi juga turun ke jalan.
Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Rabu (28/10/2026), mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta.
Digawangi oleh KOMITE Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar), aksi ini turut mengundang masyarakat sipil untuk bergabung, menjadikan momentum bersejarah tersebut sebagai ruang bagi suara anak muda dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB.
Dalam aksi ini, Komite Sadar menuntut 5 poin utama untuk segera diselesaikan oleh pemerintah.
“Dengan pertimbangan, kajian, dan diskusi yang berat, tertulislah “Lima Perintah Rakyat”, Lima tuntutan dari lima sektor berbeda yang paling signifikan dan urgen untuk diselesaikan,” tulis BEM UI.
Kelima tuntutan tersebut telah digaungkan pada 20 Oktober 2026 kemarin, tetapi kembali gagal.
Berikut lema tuntutannya, yang pertama, tetapkan status bencana Nasional, adili korporasi yang bertanggungjawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Komite sadar menuntut pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk pembakaran hutan dan lahan yang melanda, serta untuk bencana-bencana lainnya.
Mahasiswa juga menuntut mengadili korporasi yang bertanggungjawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
kedua, wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG & KDMP (SEMA UGM).
Komite sadar menuntut pemerintah menghentikan pemborosan APBN demi kepentingan politik berkedok program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bukan untuk kepentingan rakyat.
Ketiga, turunkan biaya pendidikan, Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata, dan Sediakan Lapangan Pekerjaan yang Berkualitas (BEM UI)
Komite Sadar menuntut pemerintah menurunkan biaya pendidikan yang semakin mahal.
Selain itu, menuntut memberikan akses layanan dasar yang merata, mulai dari ketersediaan air minum perpipaan yang masih kurang, keterbatasan dokter di puskesmas, hingga fasilitas lainnya yang menjadi hak rakyat.
Keempat, Stop Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN.
Komite Sadar menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik penyalahgunaan kekuasaan, hukum yang justru digunakan untuk melayani kepentingan penguasa. Selain itu, pemerintah diminta tegas memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Dan yang terakhir, Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi Ruang Sipil
Komite Sadar menuntut pemerintah untuk mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Hal ini seperti kasus Alm. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi. Andrie Yunus disiram air keras hingga buta karena aktif melawan militerisasi.
“Di bawah benderang semangat Sumpah Pemuda, derap langkah perjuangan kembali memadati jalanan demi merawat api kedaulatan yang tak boleh padam. Kami menagih janji politik dan amanat konstitusi yang wajib ditunaikan demi keadilan. Sebab Indonesia adalah milik seluruh rakyatnya. Tepati atau Pergi!,” tulis unggahan BEM UI.
