PravadaNews – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengkritik kegiatan studi referensi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tulungagung ke Wonosobo yang menjadi sorotan publik.
Khozin menilai kegiatan seremonial pemerintah daerah yang tidak memiliki urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat seharusnya dihapus di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Khozin mengingatkan pemerintah daerah agar menyelaraskan penggunaan anggaran dengan arahan efisiensi yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Khozin, kegiatan di luar kebutuhan birokrasi perlu dievaluasi apabila tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya kembali mengingatkan di tengah instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, kegiatan seremoni nonsubstansial di lingkungan Pemda seharusnya dihapus. Apalagi kegiatannya tidak memiliki urgensi,” kata Khozin di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Berdasarkan unggahan akun Instagram dwp_kab.tulungagung, rombongan DWP Tulungagung menggelar kegiatan selama tiga hari, pada 19–21 Oktober 2026. Agenda hari pertama mencakup kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Wonosobo, termasuk Pintu Langit, Kawah Sikidang menggunakan jeep, dan Telaga Menjer, serta gala dinner di Dipayana Cafe.
Khozin menyoroti kegiatan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran. Khozin juga mempertanyakan kegiatan serupa yang disebut berlangsung setiap tahun.
“Daerah banyak yang mengalami kesulitan anggaran karena efisiensi. Pemangkasan TKD berdampak pada pembangunan daerah, bahkan Pemda kesulitan membayar SDM. Tapi di satu sisi, kegiatan seremoni bersifat hiburan jalan terus,” tutur anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang itu.
Khozin turut meminta penjelasan mengenai pernyataan Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin yang menyebut studi referensi DWP sebagai agenda tahunan untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan baik antar-DWP kabupaten. Khozin menilai tujuan dan hasil kegiatan tersebut perlu dijelaskan secara terukur.
“Klaim ini perlu diperjelas. Apa yang didapat dari studi referensi keluarga pejabat? Apakah mendukung kerja-kerja birokrasi dan pembangunan daerah? Dan apa kegiatan silaturahmi keluarga ASN ada kebermanfaatannya untuk masyarakat setempat?” ujar Khozin.
Khozin tidak mempersoalkan pentingnya silaturahmi, tetapi mengingatkan agar kegiatan di luar kebutuhan birokrasi tidak membebani anggaran negara. Khozin menilai dana yang digunakan untuk kegiatan semacam itu dapat dialihkan ke kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Seharusnya kegiatan seperti ini menggunakan dana pribadi karena di luar kebutuhan birokrat. Rp50 juta per tahun lebih baik untuk bayar gaji guru-guru honorer yang sering tertunda, atau meningkatkan fasilitas pelayanan publik,” sebut Khozin.
Karena itu, Khozin meminta Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai kegiatan tersebut. Penjelasan itu, menurutnya, perlu disertai dokumen pendukung yang memuat rincian pembiayaan, pelaksanaan, serta hasil kegiatan.
Khozin juga menekankan bahwa klaim penggunaan iuran pribadi untuk agenda wisata perlu diperiksa bersama dokumen pertanggungjawabannya. Menurut Khozin, setiap komponen kegiatan harus ditelaah agar penggunaan anggaran dan sumber pembiayaannya dapat dipastikan secara transparan.
“Walau Pemkab menyatakan bagian pelesiran DWP Tulungagung ke Wonosobo menggunakan dana iuran pribadi, setiap kegiatan dalam agenda tersebut perlu diperiksa bersama dokumen pertanggungjawabannya,” tegas Khozin.
Lebih lanjut, Khozin mendorong Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Khozin juga meminta inspektorat daerah menelaah kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja sesuai kewenangannya.
Khozin berharap evaluasi serupa diterapkan di daerah lain agar kegiatan yang menggunakan agenda formal tidak kehilangan substansi dan kejelasan manfaat. Khozin mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Evaluasi tersebut juga berlaku untuk daerah-daerah lain. Jangan sampai ada lagi kecolongan kegiatan-kegiatan piknik yang dibalut dengan agenda formal, tanpa kejelasan manfaatnya,” tutup Khozin.
