PravadaNews – Pemerinah tidak boleh berlebihan membanggakan klaim swasembada delapan komoditas pangan. Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan, capaian produksi yang melampaui kebutuhan konsumsi belum otomatis menyelesaikan persoalan harga dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Khudori, klaim swasembada delapan komoditas pangan perlu dilihat secara lebih kritis. Pasalnya, sebagian besar komoditas tersebut sebenarnya telah memenuhi kriteria swasembada sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran.
Khudori menjelaskan, apabila swasembada didefinisikan sebagai kemampuan memenuhi minimal 90 persen kebutuhan konsumsi dari produksi dalam negeri, tujuh dari delapan komoditas tersebut sudah mencapai kriteria itu sebelum pemerintahan saat ini.
“Kalau definisi swasembada adalah ketika 90% kebutuhan konsumsi bisa dipenuhi dari produksi domestik, swasembada sudah tercapai pada 7 komoditas sebelum Prabowo-Gibran,” kata Khudori kepada PravadaNews, Jumat (30/10/2026).
Khudori menyebut, sejak 2018 hanya pada 2024 Indonesia tidak mencapai swasembada beras berdasarkan ukuran tersebut. Sementara itu, komoditas yang masih belum memenuhi kebutuhan domestik adalah gula konsumsi.
Namun, menurutnya, persoalan pangan nasional tidak berhenti pada kemampuan produksi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan ketersediaan pangan benar-benar berdampak terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah harga beras di tengah tingginya stok pemerintah. Khudori menyebut, ketika stok beras Bulog mencapai posisi tertinggi sepanjang sejarah, harga di pasar justru terus mengalami kenaikan.
Khudori juga menyoroti mayoritas wilayah yang masih menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, beras premium dan beras fortifikasi disebut masih sulit ditemukan di sejumlah ritel modern.
Persoalan lain terlihat pada komoditas telur dan daging ayam. Khudori menilai harga kedua komoditas tersebut di tingkat peternak masih rendah dan jauh dari biaya pokok produksi.
Menurut Khudori, kondisi tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tanpa solusi konkret yang mampu mengatasi persoalan peternak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat menyerap produksi telur dan daging ayam juga dinilai belum memberikan dampak sesuai harapan.
“MBG yang digadang-gadang jadi bagian solusi yang menyerap telur dan daging ayam, jauh panggang dari api,” ujar Khudori.
Selain beras dan produk peternakan, Khudori turut menyoroti persoalan harga cabai dan bawang merah. Kedua komoditas tersebut masih menghadapi masalah klasik berupa fluktuasi harga yang tinggi.
Khudori mengatakan harga cabai saat ini bahkan jauh melampaui harga acuan. Di sejumlah wilayah, harga komoditas tersebut telah menembus lebih dari Rp100.000 per kilogram.
Kondisi tersebut semakin berat akibat faktor cuaca, terutama kemarau dan fenomena El Nino. Menurut Khudori, fluktuasi harga cabai dan bawang merah sudah menjadi persoalan ketika kondisi iklim normal, sehingga anomali iklim berpotensi memperburuk keadaan.
Karena itu, Khudori menilai keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya diukur melalui perbandingan angka produksi dengan konsumsi nasional. Pemerintah juga harus memastikan hasil produksi mampu menjamin harga yang wajar bagi konsumen sekaligus memberikan keuntungan yang layak bagi petani dan peternak.
Khudori mengingatkan, capaian produksi yang melampaui kebutuhan konsumsi akan kehilangan makna apabila persoalan lama di sektor pangan terus berulang. Ketersediaan pangan semestinya berjalan beriringan dengan penyelesaian masalah distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan produsen.
“Capaian swasembada terasa hambar dan kurang bermakna ketika problem laten menahun tak juga terselesaikan. Membanggakan produksi yang melampaui konsumsi adalah kebanggaan semu,” pungkas Khudori.
