PravadaNews – Gejolak geopolitik di Timur Tengah kembali membayangi pergerakan mata uang di pasar keuangan global.
Ketidakpastian yang terus berkembang di kawasan tersebut menjadi tantangan bagi stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh sentimen eksternal terhadap pasar keuangan domestik.
Tekanan tersebut tercermin dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terkoreksi tipis 0,04 persen atau 9 poin ke level Rp18.089 per dolar AS, dengan perkembangan konflik Timur Tengah masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan mata uang Garuda.
“Pasar merespon negatif serangan terhadap kapal-kapal tanker yang di Timur Tengah yang meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan,” kata Analis Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi, Jumat (6/11/2026).
Ibrahim mengutip data United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) yang mencatat laporan lima kapal yang mengalami insiden.
Frekuensi serangan di bulan Oktober mendekati rekor yakni 35 insiden.
Iran melaporkan sejumlah serangan ke kapal tanker di dekat Selat Hormuz.
Sedangkan Arab Saudi memperingatkan akan potensi serangan kelompok Houthi.
“Prospek geopolitik tetap tidak menentu menyusul pemilihan umum paruh waktu di Amerika Serikat. Hasil pemilu sempat memicu harapan konflik akan berakhir, tapi ternyata tidak menjamin tercapainya terobosan diplomatik,” ujar Ibrahim.
Kekhawatiran gangguan pasokan energi meluas hingga ke luar Timur Tengah setelah Ukraina kembali menyerang kilang minyak Rusia.
Salah satu kilang terbesar di Rusia, Ryazan, disebut mendapat serangan drone pada Kamis malam.
Di dalam negeri, pelaku pasar mengkhawatirkan kondisi fiskal pemerintah karena kenaikan harga minyak dunia.
Subsidi dan kompensasi energi menjadi beban APBN.
Di sisi lain, komitmen belanja pemerintah yang besar membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
“Sehingga menjadi perhatian investor yang mencermati defisit anggaran dan keberlanjutan fiskal,” ucap Ibrahim.
Sebagai gambaran, hingga akhir Oktober 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) telah mencapai USS93 per barel, jauh di atas asumsi APBN.
Pemerintah juga menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi dari Rp338 triliun menjadi Rp500 triliun.
Hal ini menjadi perhatian investor karena dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan lainnya.
Di sisi lain, arus keluar modal asing yang masih berlanjut menambah tekanan terhadap pasar keuangan.
Sehingga pelaku pasar cenderung lebih berhati-hati karena khawatir terhadap pelemahan rupiah.
Termasuk risiko inflasi impor, dan ketahanan fiskal pemerintah.
“Akibatnya, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup kuat, kepercayaan investor belum sepenuhnya pulih. Dampaknya ke rupiah yang masih rentan mengalami tekanan,” ujar Ibrahim.
