PravadaNews – Riset Pembajakan Digital Indonesia 2026 menemukan 20,98% responden melaporkan kerugian finansial yang mereka kaitkan dengan akses film dan konten bajakan.
Kerugian yang dilaporkan meliputi kehilangan uang, biaya perbaikan perangkat, hingga langganan yang tidak sesuai penawaran. Selain itu, akses konten bajakan juga memiliki risiko serangan perangkat lunak berbahaya atau malware serta pencurian data pribadi.
Di tengah temuan tersebut, Badan Perfilman Indonesia (BPI) menyoroti promosi pembajakan yang sering muncul di platform digital.
Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, meminta platform mencegah promosi yang mengarahkan pengguna menuju layanan ilegal.
“Sebanyak 61,14% responden menjumpai promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali seminggu. Kami mengimbau platform mencegah promosi tersebut untuk menjaga penghidupan pekerja kreatif, investasi produser, dan keberlanjutan streaming legal. Kami siap mendukung dengan bukti pemegang hak dan koordinasi pelaporan,” kata Fauzan dalam catatan peluncuran riset, Minggu (7/11/2026).
Hal ini disampaikan Fauzan mewakili BPI, Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI). Ketiga organisasi itu bekerja sama dengan Universitas Pelita Harapan (UPH) melakukan survei terhadap 1.001 responden dari 32 provinsi.
Selain menjumpai promosi pembajakan, sebanyak 54,65% responden mengaku pernah mengeklik iklan menuju situs, aplikasi, atau konten bajakan.
Promosi pembajakan paling banyak dijumpai responden di TikTok sebesar 38,26%, disusul Facebook 32,97% dan Instagram 32,67%. Meski demikian, hasil penelitian tidak membuktikan ketiga platform tersebut sengaja mendukung pembajakan.
Adapun sebanyak 69,63% responden mengaku pernah mengakses konten bajakan dalam tiga bulan terakhir. Karena menggunakan survei daring dengan sampel nonprobabilistik, hasil penelitian tidak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat Indonesia.
Untuk mengurangi risiko itu, penelitian merekomendasikan agar platform memeriksa materi iklan berbayar beserta tautannya sebelum ditayangkan. Kendati demikian promosi yang terbukti melanggar hak cipta diharapkan dihapus dan dicegah agar tidak kembali muncul.
BPI juga menyatakan kesiapan membantu proses pelaporan dengan mengumpulkan bukti kepemilikan karya, tautan pelanggaran, serta tangkapan layar. Penelitian turut mengusulkan kanal pengaduan yang menyediakan informasi perkembangan laporan dan mekanisme keberatan maupun koreksi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menekankan pentingnya edukasi bagi pengguna layanan hiburan digital.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih tontonan.
“Temuan ini menjadi pengingat untuk memperkuat edukasi hak cipta agar masyarakat lebih mampu mengenali promosi pembajakan dan memilih tontonan legal. Kami mengimbau pelaku industri dan platform digital bersama-sama mengedukasi masyarakat bahwa menonton melalui layanan legal merupakan bentuk penghargaan terhadap pencipta dan dukungan bagi keberlanjutan karya Indonesia,” ujar Agung.
Selain edukasi, pemerintah memiliki Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik. Aturan tersebut mengatur mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya melalui situs maupun platform digital.
Melalui aturan ini, pemegang hak atau kuasanya dapat melaporkan dugaan pelanggaran dengan menyertakan identitas, bukti kepemilikan karya, serta tautan terkait. DJKI kemudian memeriksa laporan sebelum merekomendasikan penghapusan konten atau pemutusan akses kepada pihak yang berwenang.
Selain penanganan laporan, penelitian mengusulkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantu koordinasi dengan platform serta jalur pengaduan. Sementara itu, Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) diusulkan memperkuat edukasi agar masyarakat lebih mudah menemukan dan memilih layanan tontonan legal.
