PravadaNews – Penurunan potensi produksi padi pada akhir 2026 mendorong perlunya perhitungan neraca beras untuk mengantisipasi risiko kekurangan pasokan menjelang tahun 2027.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada Oktober–Desember 2026 turun 16,32% menjadi 5,01 juta ton, dari 5,98 juta ton pada periode yang sama tahun 2025, akibat dampak fenomena El Niño terhadap luas panen.
Menanggapi kondisi tersebut, Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Afaqa Hudaya, meminta pemerintah segera menyusun neraca beras untuk periode Januari–April 2027 berdasarkan perkembangan luas tanam dan prakiraan cuaca.
“Pemerintah ini menurut saya perlu menyusun neraca beras Januari sampai April nanti berdasarkan data luas tanam maupun prakiraan cuaca,” jelas Afaqa, dikutip Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan batas aman cadangan beras agar keputusan penambahan pasokan dapat diambil paling lambat Desember 2026 atau Januari 2027 apabila hasil perhitungan menunjukkan risiko kekurangan stok.
Afaqa menilai, stok beras pemerintah sekitar 4,5 juta ton masih mencukupi untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), tapi risiko pasokan perlu diwaspadai menjelang 2027, terutama momentum Idulfitri.
Pasalnya, Afaqa memperkirakan cadangan beras pemerintah pada awal 2027 dapat menyusut menjadi sekitar 3 juta hingga 3,5 juta ton setelah penyaluran bantuan pangan dan operasi pasar hingga akhir tahun.
Kondisi itu perlu diantisipasi karena El Niño berpotensi menggeser musim tanam hingga Desember 2026 atau Januari 2027, sehingga panen raya yang biasanya berlangsung sekitar Maret dapat mundur menjadi April atau Mei.
“Stok kita cukup secara angka, tetapi ruang amannya untuk kuartal pertama tahun depan itu justru semakin sempit,” ujar Peneliti ini.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Afaqa mengusulkan agar pemerintah memperbesar operasi pasar menjelang Nataru dan sekitar dua hingga tiga minggu sebelum Ramadan 2027.
Penyaluran beras juga perlu diprioritaskan di daerah dengan harga tertinggi, sedangkan stok lama harus dikeluarkan lebih dahulu untuk menjaga kualitas beras yang diterima masyarakat.
Sementara itu, Bapanas mengungkapkan cadangan beras pemerintah masih memadai untuk intervensi pasar, meskipun percepatan distribusi diperlukan setelah harga beras premium dan medium mengalami kenaikan di zona dua dan tiga.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, memperkirakan cadangan beras pemerintah tetap tersedia dalam jumlah besar hingga akhir tahun dengan menyatakan,
“Stok Bulog sampai akhir tahun kemungkinan besar bisa 3,8 juta ton, bahkan 4 juta ton,” ucap Hermawan,
Bapanas mencatat realisasi tambahan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 155.300 ton atau 77,6% dari penugasan sebesar 200.000 ton hingga Kamis (5/11).
Selain mempercepat distribusi SPHP, Bapanas menargetkan bantuan pangan beras untuk periode Oktober–Desember 2026 mulai disalurkan Perum Bulog pada November guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hermawan meminta pemerintah daerah memastikan penyaluran beras segera menjangkau masyarakat dan pasar karena percepatan distribusi diharapkan dapat mengurangi permintaan di pasar sekaligus membantu mengendalikan harga beras.
