PravadaNews – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie saat dimintai keterangan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Betul,” kata Budi singkat.
Pernyataan Budi Arie muncul di tengah dinamika politik terkait usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR RI terhadap Gibran. Usulan tersebut disebut sebagai bagian dari proses pemakzulan karena Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan HMP itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026). Pembahasan tersebut akan diteruskan sesuai agenda rapat yang telah ditetapkan.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan dikutip Kamis (12/11/2026).
Saan menyebut sebanyak 120 anggota DPR telah mengusulkan penggunaan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut berasal dari sejumlah fraksi di parlemen.
Rinciannya, 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, dan 18 anggota Fraksi PKB.
Kemudian, terdapat 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat yang turut mengusulkan HMP.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Jakarta pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo mengatakan niat pengunduran diri itu disampaikan Gibran di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo.
Prasetyo sebelumnya juga menjelaskan bahwa Gibran meminta waktu untuk membuktikan keaslian dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
